Moralitas, Hukum & Agama

Karena dalam kehidupan manusia, moralitas cukup erat berkaitan dengan hukum dan agama, dalam rangka memahami kekhususan etika sebagai ilmu yang mengkaji moralitas, ada baiknya kesamaan dan perbedaan antara ketiganya dijelaskan di sini. Karena norma moral, norma hukum dan norma agama, merupakan bagian dari sistem normatif pengaturan perilaku manusia dalam masyarakat, ada baiknya pula bahwa sebelumnya kita lihat adanya macam-macam norma tersebut.

1. Macam-Macam Norma Dalam Masyarakat

Manusia hidup di tengah masyarakat dalam suatu jaringan norma-norma. Sejak ia lahir dan dibesarkan dalam suatu keluarga, ia dihadapkan pada macam-macam norma atau tata aturan tentang bagaimana ia seharusnya hidup dalam hubungan dengan orang lain dan dunia di sekitarnya. Di antara macam-macam tata aturan tentang bagaimana manusia seharusnya hidup, dapat dibedakan norma sopan santun, norma hukum, norma moral dan norma agama.

Dengan norma sopan santun dimaksudkan etiket pergaulan hidup sehari-hari bersama orang lain. Etika seperti meliputi adat kebiasaan setempat tentang cara bicara, cara berpakaian, cara bersikap, cara bergaul, cara makan dsb. Penilaian baik dan buruk dalam hal ini erat terkait dengan adat kebiasaan setempat. Misalnya cara bicara halus yang di Jawa dianggap baik, di tempat lain mungkin tidak dianggap baik, karena dianggap tidak terus terang dan melestarikan budaya feodal. Dalam hal cara makan misalnya di suatu tempat kalau sambil makan atau sesudah makan bersendawa dianggap tidak sopan, di tempat lain justru dianggap sebagai tata kesopanan untuk menyatakan terima kasihnya pada orang yang menjamu. Berpelukan dan berciuman di tempat umum yang di suatu negara dianggap biasa, di negara lain dapat dianggap melanggar sopan-santun dan bahkan kesusilaan. Dengan demikian ciri khas norma sopan santun adalah keberlakuannya yang bersifat lokal. Selain itu juga pelanggarannya biasanya terkenai sanksi spontan berupa reaksi tidak senang dari masyarakat sekitar, tetapi tidak dianggap sebagai pelanggaran yang secara langsung memberi cacat pada watak dan jatidiri seseorang.

Selain norma sopan-santun, dalam masyarakat orang juga terikat oleh norma hukum, baik yang tertulis (dalam bentuk undang-undang) maupun yang tidak tertulis (seperti hukum adat misalnya). Ciri khas norma hukum adalah bahwa pelaksanaannya dapat dituntut dan pelanggarannya perlu ditindak dengan pasti atau dikenai sanksi hukuman oleh pihak penguasa yang sah yang mengeluarkan dan menjamin pelaksanaan hukum tersebut. Selain itu norma hukum juga harus berlaku dengan pasti dan bersifat adil. Norma hukum hanya mengikat mereka yang menjadi subjek hukum tersebut, yakni orang-orang yang terkenai atau berada dalam wilayah tempat hukum tersebut berlaku.

Norma agama adalah macam-macam aturan dan hukum yang berlaku dalam suatu lingkungan agama tertentu. Setiap agama memiliki norma-norma yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh para pemeluknya. Norma tersebut bersama dengan rumusan iman atau pokok-pokok ajaran, tata peribadatan, pengaturan hidup bersama dalam komunitas agama tersebut dan dalam masyarakat membentuk identitas kelompok agama itu. Misalnya bagi para pemeluk agama Islam ada kewajiban menjalankan lima syariat Islam. Bagi para penganut agama Katolik misalnya berlaku kewajiban untuk mematuhi 10 perintah Allah dan 5 perintah Gereja. Sejauh memuat norma-norma moral, norma agama tidak hanya berlaku untuk para pemeluk agama yang bersangkutan. Misalnya perintah agama untuk menyembah dan menghormati Allah di atas segalanya, untuk menghormati orangtua, untuk berbuat amal kasih kepada sesama dsb., tidak hanya berlaku untuk penganut agama tertentu, tetapi untuk semua manusia. Demikian juga larangan agama untuk mencuri, membunuh, bersaksi dusta, berzinah, dsb. berlaku untuk semua manusia. Di sini agama, menegaskan, mendukung dan memberi dasar iman norma moral yang berlaku umum.

2. Kekhususan Norma Moral

a. Norma yang paling dasariah:

Kalau memperhatikan perbandingan antara norma sopan-santun, norma hukum, norma moral dan norma agama di atas, maka menjadi jelas bahwa norma moral lebih dasariah daripada ketiga macam norma yang lain. Norma moral yang merupakan tolok ukur penilaian tentang benar-salahnya tindakan atau baik-buruknya perilaku manusia sebagai manusia, memang langsung mengenai inti pribadi seseorang. Tuduhan bahwa seseorang tidak bermoral, jauh lebih berat daripada bahwa dia tidak patuh pada hukum, atau tidak sopan. Cukup umum diterima bahwa norma moral mempunyai otoritas yang lebih tinggi sebagai pedoman perilaku manusia daripada pedoman perilaku yang lain. Kalau ada konflik antara ketiga norma tersebut, maka norma moral mesti didahulukan. Mengenai hal ini misalnya filsuf moral Alan Gewirth pernah menyatakan bahwa norma moral “bermaksud untuk menetapkan bagi perilaku setiap orang, tuntutan-tuntutan yang mengatasi semua bentuk pedoman lain untuk perilaku, bahkan termasuk kepentingan diri pribadi-pribadi kepada siapa norma moral itu ditujukan”.[1]

b. Norma yang menegaskan kewajiban dasariah manusia dalam bentuk perintah atau larangan (prescriptive):

Kekhususan norma moral, dalam arti suatu unsur yang harus ada di dalamnya, adalah cirinya sebagai norma yang menegaskan kewajiban dasariah manusia dalam bentuk perintah atau larangan (prescriptive). Dalam bentuk perintah atau larangan (seperti: bertindaklah adil, jangan merampas hak orang lain, bertindaklah jujur, jangan bohong, hormatilah hidup manusia, jangan membunuh, dsb.) norma moral merupakan pedoman baik-buruk atau benar-salah bagi manusia dalam bertindak menghayati hidupnya sebagai manusia. Bentuk yang memerintah dan melarang memang bukan ciri khas norma moral dalam arti norma-norma lain tidak dapat dirumuskan secara demikian, karena norma hukum dan norma sopan-santun pun juga seringkali dirumuskan demikian.

c. Norma yang berlaku umum (universal):

Ciri khas lain dari norma moral dibandingkan dengan norma-norma yang lain adalah keberlakuanumumnya. Norma moral mesti berlaku umum atau berlaku secara kurang lebih sama bagi setiap orang dalam situasi yang kurang lebih sama. Prinsip konsistensi dalam logika pemikiran dan dalam tindakan, menuntut hal ini. Karena, seandainya dikatakan bahwa dengan telah menggelapkan uang proyek negara bagi kepentingan pribadinya pak lurah secara moral salah, hal yang sama dapat dikatakan pula untuk pak camat, pak bupati, atau pun pak gubernur. Norma moral mene-tapkan aturan untuk perilaku setiap manusia sebagai manusia; jadi entah dia itu pandai atau bodoh, berpangkat tinggi atau rendah, kaya atau miskin, berhadapan dengan norma moral semua manusia berkedudukan sama.

Asumsi dasar di balik ciri keberlakuanumum norma moral adalah bahwa norma tersebut bukanlah sekedar suatu penetapan subjektif dan sewenang-wenang, tetapi ada dasar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Seperti masih akan kita lihat lebih jauh pada bagian pembicaraan tentang etika normatif, bagi filsuf moral seperti Immanuel Kant, norma moral secara kategoris (mutlak tanpa syarat), mengikat setiap manusia sebagai makhluk rasional, karena pada dasarnya moralitas erat terkait dengan rasionalitas manusia. Di mana saja dan kapan saja kalau manusia mau menjadi baik sebagai manusia, ada kaidah-kaidah tertentu yang secara rasional ditetapkan dan wajib dipatuhi tanpa syarat atau tanpa mengindahkan apakah akibatnya secara pribadi mengenakkan atau menyusahkan.

d. Norma moral mengarahkan perilaku manusia pada kesuburan dan kepenuhan hidupnya sebagai manusia, pada kesejahteraan umum, atau sekurang-kurangnya pada kepedulian terhadap kepen-tingan orang lain:

Ciri lain yang semestinya menandai norma moral adalah bahwa dari segi isinya norma tersebut mengarahkan perilaku manusia pada kesuburan dan kepenuhan hidupnya sebagai manusia, pada kesejahteraan umum, atau sekurang-kurangnya pada kepedulian terhadap kepentingan orang lain. Dengan kesuburan dan kepenuhan hidup sebagai manusia dimaksudkan sesuatu yang cukup luas cakupannya. Di dalamnya tentu saja masih ada kemungkinan perbedaan pendapat tentang apa persis isi pengertian atau yang dimaksud dengan “kesuburan dan kepenuhan hidup sebagai manusia”. Kemungkinan perbedaan pendapat lebih besar lagi kalau sudah sampai pada penilaian dan penentuan apakah tindakan X atau tindakan Y yang akan lebih membawa ke tujuan tersebut dan mengapa demikian. Pengertian tersebut erat berkaitan dengan suatu konsep tertentu tentang manusia.

Kalau ciri ini diartikan sebagai yang secara khusus membedakan norma moral dari norma-norma yang lain kiranya memang tidak tepat, karena norma-norma yang lain pun isinya mengarah pada tujuan yang sama. Maka dengan kekhususan di sini kiranya, sebagaimana berlaku untuk kekhususan b. lebih dimengerti sebagai yang semestinya ada padanya dan bukan sebagai ciri khas yang membedakannya dari norma-norma yang lain.

3. Hubungan moralitas dan hukum

Bahwasanya norma hukum harus bersifat adil merupakan salah satu persyaratan normatif yang tidak selalu terpenuhi, karena dalam praktek tidak jarang ada hukum yang secara objektif dinilai tidak adil. Adil atau tidak adil pada hakikatnya adalah penilaian moral, dan bukan hanya penilaian hukum. Maka dalam hal ini menjadi nyata bahwa norma hukum dan norma moral kendati perlu dibedakan bukanlah dua hal yang sama sekali terpisah satu sama lain.

Bagaimanakah hubungan antara keduanya dapat diterangkan? Pertama-tama kalau memperhatikan aturan-aturan hidup bersama yang dijadikan norma hukum, menjadi nyata bahwa dalam aturan-aturan tersebut tercermin pula norma-norma moral. Dalam hal ini norma moral menjadi sama dengan norma hukum. Misalnya norma moral jangan mencuri, jangan membunuh, jangan merampas hak orang lain, jangan berzinah dsb. dalam banyak masyarakat sudah dijadikan norma hukum. Tidak semua norma moral dapat dan perlu dijadikan norma hukum, karena norma moral menyangkut bukan hanya segi lahir, tetapi juga dan lebih-lebih segi batin orang. Sedangkan norma hukum hanya menyangkut perilaku lahiriah. Hanya norma moral yang pelaksanaannya perlu dilindungi dan dijamin serta pelanggarannya ditindak oleh penguasa yang sah, karena norma tersebut secara langsung menyangkut kesejahteraan umum masyarakat, perlu dijadikan norma hukum.

Hukum adalah ungkapan publik moralitas sosial yang dapat dituntut pelaksanaanya dan ditindak pelanggarannya. Dengan demikian hanya terbatas pada dimensi publik kehidupan manusia dalam masyarakat. Hukum tidak dapat mengganti ataupun mewakili moralitas. Tindakan yang benar atau absah secara hukum belum tentu benar atau baik secara moral. Dan sebaliknya, meskipun pada umumnya tindakan yang tidak sah secara hukum juga tidak baik secara moral, kalau kebetulan hukum yang ada adalah hukum yang tidak adil, tindakan yang baik secara moral dapat saja tidak sah secara hukum.

Meskipun tidak semua filsuf hukum menyetujui (misalnya mereka yang menganut aliran Positivisme Hukum), norma moral dapat dikatakan mendasari norma hukum dan bukan sebaliknya. Bahkan para penganut aliran Hukum Kodrat berpendapat bahwa norma hukum hanya mengikat manusia kalau norma tersebut sesuai dengan norma moral, atau sesuai dengan tuntutan kodratnya sebagai manusia. Menurut aliran ini, sejauh norma hukum sudah bertentangan dengan norma moral, maka norma tersebut wajib ditolak atau tidak perlu ditaati.

4. Hubungan moralitas dan agama

a. Apakah Moralitas Mengandaikan Agama?

Pembicaraan tentang kesamaan dan perbedaan antara Filsafat Moral dan Teologi Moral membawa kita ke persoalan tentang hubungan moralitas dan agama. Adakah hubungan antara keduanya, dan kalau ada bagaimanakah hal itu dapat diterangkan? Apakah moralitas mengandaikan agama? Dapatkah orang sungguh-sungguh hidup bermoral tanpa agama? Apakah iman akan adanya Tuhan itu mutlak perlu agar hidup bermoral itu mungkin dan berarti?

Cukup banyak orang beragama berpendapat bahwa moralitas itu erat terkait dengan agama dan tidak mungkin orang dapat sungguh-sungguh hidup bermoral tanpa agama. Sekurang-kurangnya ada tiga alasan yang biasa dikemukakan untuk mendukung pendapat ini. Pertama, moralitas pada hakikatnya bersangkut-paut dengan bagaimana manusia hidup baik. Satu-satunya hal yang paling baik bagi manusia dan akan menjamin kebahagiaannya yang sejati adalah melaksanakan perintah atau kehendak Tuhan. Apa yang menjadi perintah atau kehendak Tuhan tidak dapat diketahui tanpa agama. Maka moralitas atau hal hidup baik bagi manusia senantiasa mengandaikan agama. Kedua, agama merupakan salah satu pranata kehidupan manusia yang paling kuno. Secara historis, besar kemungkinan bahwa lembaga agama mendahului adanya sistem moral dan sistem hukum dalam masyarakat. Moralitas dalam masyarakat tradisional erat terjalin dengan praktek hidup beragama. Ketiga, merupakan suatu kenyataan bahwa dalam praktek, dengan kepercayaannya akan adanya Realitas Mutlak (Tuhan) yang memberi pahala kepada orang baik dan menjatuhkan hukuman kekal kepada orang yang jahat, agama menjadi penjamin yang kuat bagi hidup bermoral.

Tanpa mengingkari adanya kebenaran yang terkandung dalam ketiga alasan di atas, pendapat bahwa moralitas mengandaikan agama kiranya perlu ditinjau secara kritis. Seandainya betul bahwa moralitas tidak bisa tidak harus didasarkan atas agama, padahal di dunia ini ada bermacam-macam agama, lalu agama yang mana yang menjadi dasar moral yang benar? Kalau dikatakan bahwa semua agama di dunia menjadi dasar bagi moralitas yang benar, padahal ajaran agama itu berbeda-beda dan ada norma-norma agama yang hanya berlaku serta mengikat orang yang memeluk agama itu, apakah itu berarti bahwa moralitas lalu juga berbeda-beda dan tidak ada yang berlaku umum? Tetapi bukankah merupakan salah satu ciri hakiki moralitas bahwa tolok ukur penilaiannya berlaku umum? Seandainya moralitas itu secara niscaya erat terkait dengan agama yang menjadi dasarnya dan tidak ada dasar lain di luar agama, bagaimana mungkin orang yang tidak beragama dalam praktek juga dapat hidup bermoral dan bagaimana mungkin orang yang berbeda agama dalam banyak hal dapat sampai ke kesadaran dan penilaian moral yang sama?

Tambahan pula, kalau moralitas itu secara niscaya dikaitkan dengan apa yang diperintahkan atau apa yang menjadi kehendak Tuhan, sebagaimana terjadi dalam faham Etika Teonom murni, orang dapat jatuh ke irrasionalisme dan merupakan penghinaan terhadap kebaikan Tuhan dan rasionalitas agama sendiri. Misalnya, kalau menghormati orangtua itu baik melulu karena hal itu diperintahkan oleh Tuhan, dan berjinah itu jahat melulu karena hal itu dilarang oleh Tuhan, maka alasan mengapa perintah dan larangan itu sendiri diberikan masih belum dijelaskan. Karena apa yang menjadi perintah atau kehendak Tuhan itu belum dengan sendirinya jelas, maka perbedaan pendapat dan pertanggung jawaban rasional terhadap perintah dan larangan itu tetap diperlukan.

Sebagaimana telah 24 abad yang lalu pernah dinyatakan oleh Sokrates kepada Euthyphro (dalam dialog Plato berjudul Euthyphro), sesuatu itu baik bukan karena diperintahkan oleh Tuhan, tetapi sesuatu itu diperintahkan Tuhan karena memang baik. Tuhan tidak memberi titah secara sewenang-wenang. Bahwa berjinah itu jahat bukanlah melulu karena kebetulan hal itu dilarang oleh Tuhan, sehingga seandainya dalam Kitab Suci suatu agama Tuhan tidak melarangnya, jinah menjadi tidak jahat, tetapi karena secara rasional berdasarkan prinsip kemanusiaan, orang menyadarinya sebagai jahat (merusak nilai kesetiaan dan kesejahteraan hidup dalam perkawinan).

Berdasarkan pertimbangan di atas, kiranya lebih tepat dikatakan bahwa moralitas tidak perlu dan seharusnya tidak secara niscaya didasarkan atas agama. Secara psikologis agama dapat saja dan secara faktual memang tidak jarang membantu atau mendorong orang untuk hidup bermoral. Sanksi ilahi yang terkait dengan iman akan adanya Tuhan sebagai penjamin moralitas, kadang lebih effektif daripada sanksi duniawi. Demikian pula bisa jadi secara historis institusi agama memang mendahului sistem moral dan hukum. Akan tetapi itu semua tidak dapat merupakan alasan untuk menyatakan bahwa secara logis atau niscaya moralitas mengandaikan agama. Iman dan hidup beragama memang dapat memberi pendasaran yang paling dalam dan pemurnian motivasi penghayatan moralitas, tetapi prinsip-prinsip dasar moralitas dapat pula dikenali oleh manusia yang tidak beragama berdasarkan terang kodrati akalbudinya.

b. Norma Moral dan Norma Agama

Norma moral dapat saja berkaitan dengan norma agama, dan dalam praktek umumnya memang demikian. Akan tetapi norma moral dapat dikatakan lebih berlaku umum daripada norma agama. Norma moral adalah tolok ukur penilaian dan pedoman yang mengikat bagi baik-buruknya perilaku atau benar-salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Semua manusia entah apa pun agamanya, sejauh ia manusia, terikat oleh norma moral. Sedangkan norma agama hanya berlaku untuk mereka yang memeluk agama tersebut. Memang dalam norma-norma agama, umumnya terkandung norma-norma moral; dan sejauh itu terjadi, maka isi norma tersebut juga berlaku bagi pemeluk agama yang lain. Misalnya isi Kesepuluh Perintah Allah sebagaimana dinyatakan dalam wahyu Kristiani jelas tidak hanya berlaku untuk orang Kristiani saja. Tetapi dapat terjadi bahwa ada norma agama yang dalam praktek ternyata bertentangan dengan norma moral. Misalnya norma agama yang membenarkan penyiksaan dan pembunuhan kaum bidaah dan orang kafir, yang melibatkan pengorbanan jiwa manusia bagi dewa-dewa, dan yang melibatkan praktek pelacuran suci dsb., kini umumnya disadari sebagai bertentangan dengan norma moral.

Kalau norma agama disamakan begitu saja dengan norma moral, sehingga penentuan baik-buruk dan benar-salahnya perilaku manusia langsung dikaitkan dengan apa yang menjadi perintah dan larangan Tuhan sebagaimana dimengerti dalam agama tertentu, maka berlaku etika teononom murni atau etika perintah ilahi dengan bahaya relativisme dan irrasionalisme yang sudah dibahas di atas. Ini tidak berarti bahwa etika yang bersumberkan inspirasi keagamaan tidak dapat diterima. Etika Hukum Kodrat sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Aquinas, misalnya, seperti masih akan dibahas lebih lanjut pada bagian pembicaraan tentang Etika Normatif dalam kursus ini, dapat menjalin inspirasi dasar etika teonom dan prinsip-prinsip etika yang berlaku umum. Etika Hukum Kodrat menegaskan bahwa penilaian dan keputusan moral adalah suatu penetapan akalbudi. Tindakan yang benar secara moral adalah tindakan yang oleh akalbudi ditetapkan sebagai sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Dan hal ini berlaku baik untuk orang beriman maupun orang tidak beriman. Tetapi karena kodrat manusia sebagai makhluk berakalbudi adalah kodrat ciptaan yang mengambil bagian dalam kebijaksaan ilahi sendiri, maka dengan mengikuti tuntutan dan tuntunan kodratnya sebagai manusia, manusia sebenarnya bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Sang Pencipta sendiri.

c. Sumbangan Etika Untuk Hidup Beragama

Seperti pernah dinyatakan oleh Pater Magnis-Suseno,[2] kendati etika tidak dapat menggantikan agama, namun juga tidak bertentangan dengannya. Etika bahkan dapat memberikan sumbangan yang diperlukan oleh agama, karena sekurang-kurangnya ada dua masalah dalam bidang moral agama yang tidak dapat dipecahkan tanpa melibatkan pemikiran etika. Masalah pertama menyangkut penafsiran perintah atau hukum moral yang termuat dalam wahyu. Masalahnya (seperti seberapa jauh kebenarannya dapat dijamin) tidak terletak pada sudut wahyu sendiri yang harus ditafsirkan, melainkan pada sudut manusia sebagai penafsir wahyu tersebut. Karena manusia secara hakiki terbatas dalam pengetahuannya, maka selalu akan ada derajat ketidakpastian apakah sabda Allah yang memuat perintah dan hukum moral itu ditafsirkan secara benar. Dengan demikian kemungkinan perbe-daan pendapat tentang apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Tuhan, mana yang menjadi kehendakNya dan mana yang bukan, selalu dapat terjadi.

Untuk memecahkan masalah di atas, perlu diadakan pembahasan bersama tentang mana sekiranya dapat disepakati sebagai penafsiran yang benar atau dapat dipertanggungjawabkan secara rasional mengenai apa yang mau disampaikan oleh Allah bagi kehidupan manusia. Dalam usaha untuk menemukan apa pesan wahyu Allah yang sebenarnya bagi kehidupan manusia ini etika dengan pemikiran-pemikiran kritis dan rasionalnya tentang bagaimana manusia seharusnya hidup untuk dapat menjadi manusia yang baik, dapat memberikan sumbangannya. Selain itu, dengan pemikiran kritisnya etika juga dapat menguji dan merangsang suatu pertanggung-jawaban rasional atas pandangan-pandangan moral agama yang sudah kita terima tanpa banyak pikir panjang. Bisa terjadi bahwa apa yang semula kita anggap sebagai ajaran agama kita, ternyata hanyalah pendapat suatu aliran teologis atau mazhab hukum tertentu; sedangkan apa yang tertulis dalam Kitab Suci dapat ditafsirkan secara lain.

Masalah yang lain ialah bagaimana menanggapi dari segi agama masalah-masalah moral baru yang pada waktu wahyu diterima belum muncul atau belum dipikirkan orang. Sebagai contoh misalnya masalah rekayasa genetika, pencangkokan jantung, bayi tabung, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dsb. merupakan masalah yang jelas tidak dapat ditemukan jawabannya secara langsung dan eksplisit dalam Kitab Suci agama manapun, karena memang merupakan masalah-masalah baru. Untuk mengambil sikap yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai masalah-masalah tersebut, orang beragama selain mendalami semangat dasar dan cita-cita agamanya perlu juga memperhatikan pemikiran dan pertimbangan yang diberikan oleh etika.


[1]Alan Gewirth, Reason and Morality, Chicago: The University of Chicago Press, 1981, p. 1.

[2]Dr. Franz Magnis-Suseno, Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral, Yogyakarta: Kanisius, 1987, hlm. 16-17.

About forumkuliah

Dosen, trainer, writer

Posted on January 23, 2009, in Etika Profesi. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: