Relativisme Moral

Dalam bukunya berjudul Kisah-Kisah Sejarah, Herodotus menceritakan antara lain bagaimana Darius, raja Persia, dalam perjalanan penjelajahannya begitu terkesan oleh macam-macam perbedaan budaya bangsa-bangsa yang ia temui Ia temukan misalnya bahwa bangsa Callatia (salah satu suku Indian) biasa memakan tubuh ayah mereka yang telah mati untuk mewarisi berkat dan kesaktiannya, sedangkan bangsa Yunani membakar (mengkre-masikan) tubuh setiap orang mati dan menganggap itu sebagai cara yang sesuai untuk melepas jiwa orang yang mati tersebut. Darius beranggapan bahwa pengertian yang memadai tentang dunia kita ini mesti menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Untuk mendidik rakyatnya, suatu hari raja Darius memanggil dan bertanya kepada beberapa orang Yunani yang kebetulan hadir di istananya bagaimana reaksi mereka kalau ada bangsa yang memakan tubuh ayah mereka yang telah mati. Mereka menjawab bahwa hal itu tidak masuk akal bagi mereka–suatu reaksi yang sudah diduga oleh Darius sebelumnya dan dibayar berapapun tak pernah mereka akan melakukan hal yang sekeji itu. Kemudian Darius memanggil orang-orang Callatia dan bertanya kepada mereka bagaimana reaksi mereka kalau ada bangsa yang membakar tubuh orangtua/ saudara mereka yang telah mati. Orang-orang Callatia menjawab bahwa itu tindakan yang amat keji, bahkan menyebutnya saja tidaklah pantas.

Dari kisah-kisah perbedaan pandangan atau penilaian moral di antara bangsa dan dan kebudayaan yang berbeda macam ini, orang sering langsung menarik kesimpulan bahwa norma moral itu bersifat relatif; keberlakuannya tergantung pada suatu kesepakatan sosial dalam lingkungan budaya tertentu. Inilah pandangan dasar faham relativisme moral. Bagi faham ini tidak ada norma moral yang berlaku umum untuk semua bangsa dan di semua wilayah.

Akhir-akhir ini, dengan semakin berkembangnya ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, etnologi, sosiologi, dan sejarah, pengetahuan kita akan perbedaan-perbedaan cara berpikir dan berperilaku bangsa-bangsa di dunia ini semakin bertambah. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga telah banyak membantu menumbuhkan kesadaran akan kemajemukan budaya. Orang semakin melihat bahwa ada berbagai cara untuk memandang dan menghayati hidup ini. Kesadaran akan kemajemukan budaya disertai pula oleh munculnya usaha-usaha untuk menemukan dan mengem-bangkan identitas budaya sendiri. Orang menjadi lebih peka akan tidak dapat dibenarkannya tindakan-tindakan yang mau memaksakan suatu pola berpikir dan pola bertingkah laku pada bangsa atau kelompok etnis lain. Bukan hanya penjajahan politik dan ekonomi ditolak, melainkan juga penjajahan budaya. Dalam situasi macam ini tidak mengherankan bahwa paham relativisme moral, yang biasanya dikaitkan dengan penumbuhan sikap toleran dan penghargaan terhadap orang/ kelompok/ bangsa/kebudayaan yang berbeda dengan kita, mempunyai daya tariknya tersendiri bagi kelompok intelektual. Daya tarik tersebut belakangan juga semakin mendapat angin segar dari aliran pemikiran Postmodernisme, yang dalam polemiknya melawan dominasi budaya Eropa (Eurocentrism) bukan hanya menekankan kemajemukan dan otono-mi budaya-budaya lokal, tetapi juga dapat dikatakan menolak gagasan adanya nilai-nilai kemanusiaan universal. Pandangan moralnya pun bersifat relativistik.

Walaupun relativisme moral memiliki daya tarik intelektual tersendiri, namun seorang intelektual yang sungguh-sungguh tidak akan begitu saja mengikuti suatu faham tanpa meme-riksanya dengan teliti dan kritis, maka baiklah kalau sekarang faham ini kita kaji secara kritis. Pertama akan kita lihat argumentasi pokok yang biasanya dikemukakan oleh paham ini; kedua, akan dilihat beberapa kritik yang biasa dikemukakan terhadap paham ini; dan akhirnya, ketiga, beberapa kesimpulan yang bisa ditarik dari kajian ini. Sebelum semuanya itu ada baiknya kalau dirumuskan terlebih dulu secara rinci, tesis-tesis pokok faham relativisme moral.

1. Tesis-tesis pokok faham relativisme moral

Tesis-tesis pokok faham relativisme moral bisa dirumuskan secara terperinci sebagai berikut:

a.Setiap masyarakat dan kebudayaan mempunyai aturan-aturan atau norma-norma moral yang berbeda dengan masyarakat dan kebudayaan yang lain.

b. Tidak ada norma moral yang berlaku umum dan mutlak bagi semua masyarakat dan kebudayaan.

c. Tidak ada tolok ukur penilaian moral yang bersifat objektif dan netral sehingga dapat dipakai untuk menilai bahwa norma moral dalam masyarakat dan kebudayaan tertentu lebih baik atau lebih benar dari norma moral dalam masyarakat dan kebudayaan lain.

d. Norma moral yang berlaku dalam masyarakat kita hanyalah merupakan salah satu norma yang ada di dunia ini dan tak bisa dinyatakan sebagai norma yang lebih benar dari yang lain.

e. Kebenaran/kekeliruan suatu tindakan atau keputusan moral, baik/buruknya suatu kelakuan, dinilai berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat tempat keputusan moral atau tindakan itu diambil dan tempat kelakuan itu dinilai. Kalau norma yang berlaku menyatakan bahwa tindakan itu benar atau kelakuan orang yang bersangkutan dipandang baik, maka tindakan itu memang benar atau kelakuannya memang baik.

f. Menjatuhkan penilaian bahwa pola berpikir atau pola bertingkahlaku suatu bangsa tertentu itu keliru karena tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat kita adalah suatu ungkapan kesombongan budaya. Kita mesti bersifat toleran terhadap kebiasaan dan praktek-praktek hidup yang berbeda dengan apa yang ada dalam masyarakat kita.

2. Alasan-alasan yang mendukung relativisme moral

Untuk melihat penalaran di balik tesis-tesis di atas baiklah kalau sekarang ditinjau beberapa alasan yang biasanya dikemukakan sebagai dukungan atas paham relativisme moral. Bisa dibedakan adanya dua macam alasan: (1) alasan yang bersifat faktual deskriptif dan (2) alasan yang bersifat logis meta-etis.

2.1. Alasan yang bersifat faktual deskriptif

Dalam bukunya berjudul Patterns of Culture Dr. Ruth Benedict, seorang ahli antropologi, setelah secara deskriptif menunjukkan bagaimana faham moral berbeda pada berbagai macam lingkungan kebudayaan, mengambil kesimpulan bahwa faham moral itu relatif keberlakuannya pada lingkup budaya atau masyarakat tempat faham tersebut berada. Baginya, moralitas adalah istilah yang isinya tidak lain hanyalah kebiasaan-kebiasaan yang secara sosial telah diterima oleh suatu masyarakat tertentu. Ia beranggapan bahwa macam-macam kebudayaan, masing-masing dengan polanya sendiri-sendiri, perlu dimengerti sebagai “perjalanan melalui jalan-jalan yang berbeda untuk mencapai suatu tujuan yang berbeda, dan tujuan-tujuan serta sarana-sarana yang ada pada suatu masyarakat tidak dapat dinilai berdasarkan tujuan-tujuan dan sarana yang berlaku di masyarakat lain, karena tujuan dan sarana di tempat yang berbeda tersebut tidak mungkin diperbandingkan (incommensurable).[2] Ruth Benedict beranggapan bahwa menerima paham relativisme moral atas dasar relativisme budaya tidak berarti mau memperjuangkan hidup tanpa aturan atau membela paham pesimisme skeptis, melainkan mengetengahkan pentingnya sikap toleran pada kebudayaan lain yang berbeda dengan kebudayaan kita.

“Pengakuan terhadap relativitas budaya membawa serta suatu nilai-nilai tersendiri yang tidak perlu berupa nilai-nilai filsafat kaum absolutis. Pengakuan ini merupakan sanggahan terhadap anggapan-anggapan yang biasa dikemukakan dan menimbulkan rasa tidak enak pada mereka yang telah biasa dididik atas dasar anggapan-anggapan tersebut. Pengakuan tersebut menimbulkan sikap pesimis karena mengacaukan aturan atau patokan yang lama, bukan karena pengakuan tersebut mengandung sesuatu yang secara intrinsik sulit diterima. Segera setelah pendapat yang baru diterima sebagai suatu yang biasa, maka akan menjadi suatu benteng yang dapat dipercaya untuk suatu kehidupan yang baik. Kita akan sampai ke suatu keyakinan sosial yang lebih realistis, karena kita menerima macam-macam pola hidup yang ada bersama dan sederajat, macam-macam pola yang telah diciptakan dari bahan mentah keberadaanya oleh manusia untuk dirinya sendiri, sebagai dasar-dasar harapan dan landasan baru untuk bersikap toleran.”[3]

Alasan yang bersifat faktual deskriptif untuk membela faham relativisme moral biasanya mengacu pada hasil-hasil penyelidikan ilmu-ilmu sosial seperti antropologi budaya, sosiologi, etnologi, psikologi sosial dan sejarah. Kajian ilmu-ilmu sosial ini menunjukkan bahwa memang secara empiris, prinsip dan penilaian moral berbeda dari lingkungan budaya atau masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain. Penyelidikan Knud Rasmussen atas kebiasaan hidup orang Eskimo misalnya menunjukkan hal-hal yang rupanya aneh dan berbeda dengan tata pernilaian moral kita. Sebagai contoh misalnya dikatakan bahwa kaum lelaki seringkali punya isteri lebih dari satu dan sebagai tanda kebaikan pada tamunya mereka kadang-kadang dengan sengaja menawarkan isterinya sebagai teman tidur. Contoh yang lain, dalam kaitan dengan sikap hormat atas kehidupan manusia, sepintas sepertinya mereka begitu kejam dan tak berperikemanusiaan karena pembunuhan bayi perempuan biasa dilakukan. Rasmussen menceriterakan bahwa ia pernah bertemu dengan seorang ibu yang melahirkan duapuluh bayi dan sepuluh diantaranya dibunuh sewaktu lahir. Demikian pula mereka sepertinya juga biasa melakukan pembunuhan orang yang sudah tua dan lemah dengan menaruh mereka di luar kemah, di atas salju yang dingin.[4]

Hasil-hasil penyelidikan macam ini biasanya oleh penganut paham relativisme moral dipandang sebagai bukti bahwa memang prinsip dan penilaian moral itu bersifat relatif saja. Tak ada kebenaran yang objektif dalam hal moralitas. Benar atau salah secara moral hanyalah suatu pendapat yang dapat berbeda-beda dari lingkungan budaya yang satu ke lingkungan budaya yang lain.

2.2. Alasan yang bersifat logis meta-etis

Alasan kedua yang biasanya dikemukakan untuk mendukung faham relativisme moral adalah alasan yang bersifat logis meta-etis. Alasan ini secara tersirat juga terkandung dalam argumentasi Ruth Benedict di atas sewaktu dia menyatakan bahwa setiap pola kebudayaan itu khas dan tidak dapat dibandingkan dengan pola kebudayaan yang lain, sehingga kita tidak pernah dapat menjatuhkan penilaian bahwa suatu pola budaya tertentu lebih benar/baik dari pola budaya yang lain. Alasan yang bersifat logis meta-etis, yakni alasan yang mengacu pada kelurusan penalaran dan dasar pertanggungjawaban penentuan suatu prinsip moral sebagai suatu prinsip yang objektif, mendasarkan diri pada pembedaan tegas atau bahkan pemisahan antara pernyataan yang sifatnya deskriptif (the ‘is’ statement) dan pernyataan yang sifatnya normatif (the ‘ought’ statement). Secara logis pernyataan normatif merupakan jenis pernyataan yang berbeda dengan pernyataan yang bersifat deskriptif dan tak dapat diturunkan atau dideduksi dari pernyataan macam itu.

Berbeda dengan pernyataan deskriptif atau faktual yang selalu dapat diperiksa objektivitas kebenarannya melalui pengamatan inderawi, pernyataan normatif tidak pernah dapat dibuktikan kebenarannya secara demikian. Pernyataan seperti “meja ini terbuat dari kayu jati” bisa dengan mudah diperiksa kebenarannya secara objektif asal orang dapat melihat atau merasakan dengan rabaannya dan tahu kayu jati itu jenis kayu macam apa. Bahkan pernyataan bahwa di atas planet Mars tidak ada kehidupan, suatu pernyataan yang tidak begitu mudah untuk dibuktikan, pada prinsipnya dapat diusahakan bukti-bukti yang dapat secara objektif diteliti kebenarannya. Sedangkan, sebaliknya pernyataan mengenai nilai-nilai, (seperti halnya pernyataan bahwa praktek penjualan kupon SDSB itu tidak ada bedanya dengan praktek perjudian yang merugikan banyak rakyat kecil, sehingga secara moral tidak dapat dibenarkan) sulit untuk dibuktikan benar-salahnya. Dalam praktek telah terjadi banyak perbedaan pendapat apakah penjualan lotere tersebut secara moral dapat dibenarkan atau tidak. Bagi mereka yang terlibat dalam perdebatan semacam itu, sulit untuk sampai ke suatu kesepakatan tentang norma mana yang mau dipakai sebagai tolok ukur penilaian. Demikian anggapan kaum relativis moral.

Para penganut paham relativisme moral yang mengemukakan alasan logis meta-etis dapat dikatakan mempertanyakan dasar epistemologis pernyataan bahwa suatu penilaian atau pernyataan moral itu bisa berlaku mutlak, objektif dan berlaku umum dan bukan hanya relatif keberlakuannya menurut suatu sistem budaya tertentu; mereka mepertanyakan dari mana tolok ukur penilaian yang dapat berlaku di mana saja dan kapan saja itu diambil. Mereka mempertanyakan bagaimana mungkin orang dapat mengklaim secara bertanggungjawab bahwa suatu pandangan moral tertentu objektif benar dan yang lain salah, padahal tidak ada norma yang mengatasi semua norma, karena semua norma yang dipakai sebagai tolok ukur penilaian selalu hanya relatif terhadap pola budaya si penilai. Kebudayaan adalah bagaikan kulit seseorang dan ia tak pernah bisa keluar dari kulitnya.

3. Tanggapan kritis

3.1. Kekeliruan penalaran

Dari fakta bahwa banyak masyarakat atau lingkungan kebudayaan punya paham atau keyakinan moral yang berbeda, tidak dapat ditarik kesimpulan bahwa semua norma moral itu bersifat relatif saja dan bahwa tidak ada yang dapat dikatakan mana yang secara objektif benar atau salah. Kalau kita perhatikan dalam rangkaian tesis-tesis relativisme moral di atas, tesis (b) tidak secara logis bisa diturunkan dari tesis (a). Dalam argumentasi para pendukung relativisme moral sebenarnya terdapat kekeliruan penalaran yang mereka sendiri tuduhkan pada penganut objektivisme moral, yakni mereka juga tidak dengan tegas membedakan pernyataan deskriptif dari pernyataan normatif/preskriptif. Tesis (b) bersifat normatif, mau menegaskan bahwa ketidakberlakuan umum suatu norma moral itu berlaku umum, sedangkan tesis (a) bersifat deskriptif (apa yang senyatanya ada dalam berbagai masyarakat atau lingkungan budaya yang berbeda). Berdasarlam hukum penalaran pernyataan (b) tidak bisa diturunkan dari (a). Inilah kekeliruan penalaran yang oleh G.E. Moore disebut sebagai the naturalistic fallacy. Selain itu sebagaimana para skeptisis, yang menolak adanya kebenaran dan kemungkinan manusia untuk mengetahuinya, dengan menyatakan fahamnya sebagai faham yang benar sudah membantah inti pokok fahamnya sendiri, para penganut relativisme moral dengan menyatakan bahwa fahamnya itu benar bukan hanya untuk mereka saja, tetapi juga untuk semua, telah secara praktis mengkianati fahamnya; mereka jatuh pada kekeliruan penalaran berupa pengecualian diri (the fallacy of self-exception) Kekeliruan penalaran berupa pengecualian diri ini misalnya nampak dalam kenyataan bahwa, setelah menegaskan bahwa semua nilai dan norma kelakuan itu berlaku relatif terhadap suatu masyarakat tertentu, Ruth Benedict menganjurkan pentingnya nilai toleran, yang rupanya dia maksudkan sebagai suatu nilai yang berlaku umum dan tidak terbatas pada masyarakatnya sendiri. Kalau dia sungguh konsisten dengan pahamnya sendiri, dia tidak berhak menganjurkan pentingnya nilai toleran, karena keyakinan akan pentingnya nilai ini bagi umat manusia mungkin hanyalah bias dari dirinya atau masyarakat dalam mana dia dibesarkan dan dari mana dia mengambil kerangka nilai-nilai untuk hidup. Dari kenyataan ini menjadi jelas bahwa secara praktis manusia tak bisa mencegah diri dari menegaskan apa yang diyakini sebagai benar, dan kalau penegasan ini dimaksudkan agar diterima oleh orang lain, maka kebenaran ini tentunya ada derajat keberlakuan umumnya.

3.2. Bertentangan dengan praktek kehidupan

Seandainya benar bahwa, sebagaimana ditegaskan dalam tesis (c) di atas, tidak ada tolok ukur penilaian moral yang bersifat objektif dan netral, maka penilaian atas norma-norma yang berlaku di masyarakat atau lingkungan budaya lain menjadi tidak mungkin. Tetapi de facto penilaian itu mungkin dan biasa dilakukan, serta tidak semua penilaian macam itu dianggap sebagai semena-mena ataupun ungkapan kesombongan budaya. Misalnya tindakan dari berbagai negara untuk melakukan boikot dagang dengan Afrika Selatan karena kebijakan rasial (apartheid) negara ini dianggap secara moral tidak dapat dipertahankan toh bukan hanya sekedar bias dari negara-negara tersebut. Demikian juga banyak negara yang mengecam tindakan pemerintah Cina yang membantai para pengunjuk rasa di lapangan Tiannamen beberapa waktu yang lalu. Penalaran manusia, kendati dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan dan tatanilai yang khas ada dalam masyarakat atau lingkungan budaya tempat dia hidup, ternyata dapat mengatasi batas-batas kungkungan budayanya. Memang ada benarnya, sebagaimana dinyatakan dalam tesis (d) di atas, norma moral yang berlaku dalam masyarakat kita bisa jadi keberlakuannya hanya cukup terbatas pada lingkup masyarakat kita, dan hanyalah merupakan salah satu norma yang ada di dunia serta tidak bisa dinyatakan sebagai norma yang lebih benar dari yang lain. Namun tidak semua norma moral yang berlaku dalam masyarakat kita bersifat demikian, karena dalam masyarakat kita dan dalam masyarakat manapun selain norma-norma moral konkret partikular yang keberlakuannya memang relatif, ada pula norma-norma moral yang berlaku umum dan mendasari norma-norma kongkrit tersebut.

Bahwasanya relativisme moral bertentangan dengan praktek kehidupan juga nampak dari kenyataan bahwa kita tidak mengukur benar/salahnya tindakan atau baik/buruknya kelakuan manusia melulu atas dasar norma yang berlaku dalam masyarakat di mana tindakan atau kelakuan itu diwujudkan. Seandainya tesis (e) di atas benar, maka asal suatu tindakan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat di mana tindakan itu dilakukan, maka tidak dapat dipersalahkan. Ini berarti orang tidak dapat mengkritik norma-norma yang berlaku baik di masyarakat lain maupun di masyarakatnya sendiri. Kemungkinan adanya kritik mengan-daikan adanya tolok ukur yang mengatasi lingkup masyarakat sendiri. Kenyataan bahwa manusia mampu melakukan kritik baik terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sendiri maupun dalam masyarakat lain tidak dapat diterangkan melulu sebagai kebiasaan keliru dan ungkapan kesewenang-wenangan atau kesombongan budaya.

Seandainya betul bahwa tidak ada tolok ukur penilaian di luar tolok ukur yang berlaku dalam masyarakat di mana tindakan dilakukan, maka pembaruan sosial atas norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tidak mungkin terjadi. Namun dalam kenyataan itu terjadi. Kendati tidak dapat dirumuskan secara tegas dan terperinci, dan setiap perumusan senantiasa bersifat abstrak dan umum, ada nilai-nilai kemanusiaan yang sifatnya tetap dan berlaku umum yang bisa ditemukan manusia dalam hidupnya. Atas dasar kemampuan manusia untuk mengetahui dan menemukan nilai-nilai ini maka kritik dan pembaruan sosial dimungkinkan. Adanya nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat tetap dan berlaku umum ini juga mendasari kemungkinan adanya gagasan perkembangan atau kemajuan kesadaran moral. Kita tidak bisa menilai bahwa kesadaran moral dalam masyarakat kita atau pun dalam masyarakat lain itu mengalami kemajuan atau kemunduran kalau tidak ada tolok ukur yang lebih daripada apa yang senyatanya berlaku dalam masyarakat kita atau dalam masyarakat yang mau kita nilai. Kiranya bukanlah sekedar ungkapan kesombongan ataupun sikap tidak toleran yang menjatuhkan penilaian sewenang-wenang misalnya kalau kita menyatakan bahwa tindakan dukun yang menyuruh murid perguruannya untuk memperkosa anak-anak di bawah umur guna mendapatkan aji kekebalan itu secara moral tidak dapat dibenarkan dan bahwa sudah sepantasnya kalau negara memberantas kebiasaan ini.

3.3. Penyimpulan yang tergesa-gesa

Penyimpulan oleh para relativis moral bahwa semua norma moral itu hanya berlaku relatif atas dasar premis pengamatan faktual bahwa di berbagai masyarakat/lingkungan budaya yang berbeda berlaku norma moral yang berbeda selain secara logis keliru juga secara substansial merupakan suatu penyimpulan yang tergesa-gesa. Kalau kita tidak berhenti pada apa yang secara langsung nampak, tetapi mencoba menggali lebih dalam dengan mencari nilai-nilai dasar yang mau diungkapkan oleh praksis moral yang nampaknya berbeda itu, kiranya kita akan melihat bahwa sesungguhnya perbedaan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain tidak lah seradikal seperti semula dikira.

Sebagai contoh misalnya, sebagaimana telah ditunjuk oleh Dr. Magnis-Suseno,[5] sepintas kilas dibandingkan dengan kebiasaan yang ada dalam masyarakat kita dan kebanyakan masyarakat lain di dunia ini, tindakan orang-orang Eskimo untuk mengakhiri hidup orang tua mereka yang sudah lemah dan sakit-sakitan dengan membiarkan mereka mati kedinginan di luar kemah adalah suatu tindakan yang kejam, tak berperikemanusiaan, dan bertentangan dengan sikap hormat serta terima kasih pada orang tua. Namun kita harus hati-hati untuk tidak terlalu cepat menjatuhkan penilaian macam itu. Mungkin yang nampak sebagai perbedaan radikal hanyalah di permukaan saja, karena norma-norma moral kongkrit memang tidak lepas dari situasi dan kondisi sosial budaya tertentu. Tetapi norma-norma moral kongkrit hanyalah ungkapan saja dari prinsip-prinsip dasar moral umat manusia yang keberlakuannya mengatasi batas-batas masyarakat dan lingkungan budaya. Hanya kalau kajian perbandingan antara dua masyarakat atau lingkungan budaya yang berbeda dapat menggali sampai ke unsur yang lebih dalam tersebut, maka akan menjadi nyata bahwa perbedaan antara keduanya tidak lah seradikal seperti yang semula diduga. Dalam kasus orang Eskimo di atas, misalnya tindakan mereka untuk mengakhiri hidup orang tua yang sudah lemah dan sakit-sakitan itu justru keluar dari prinsip hormat dan terima kasih pada orang tua. Dalam kondisi iklim yang selalu amat dingin dan sebagai bangsa nomadik yang harus mengembara dalam mencari nafkah, membawa ke sana kemari dan memelihara orang tua yang sakit-sakitan hampir tidak mungkin dilakukan dan juga malah kasihan pada orang tua itu karena berlama-lama menahan sakit. Tambahan pula kebiasaan mereka itu juga dilandasi oleh keyakinan agama bahwa orang akan melanjutkan hidupnya di alam baka dalam keadaan yang dimilikinya sewaktu meninggal dunia. Dalam hal ini membiarkan orang tua mati dalam keadaan lemah dan sakit-sakitan justru merupakan suatu pertanda kekurangbhaktian anak pada orang tuanya. Dari kasus ini nampak bahwa kewajiban moral seorang anak untuk berbhakti pada orang tua dan menghindarkan mereka dari penderitaan yang tidak perlu, sesungguhnya tidak hanya berlaku dalam masyarakat kita di Indonesia saja, melainkan juga berlaku dalam masyarakat Eskimo. Yang berbeda adalah bentuk ungkapan kongkrit pelaksanaan kewajiban tersebut.

4. Manfaat yang dapat diambil

Kendati sebagai suatu faham moral, relativisme moral tidak dapat dibenarkan, namun ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari kritik yang mereka lancarkan terhadap pemahaman moral yang menekankan keberlakuan umum dan kemutlakan norma-norma moral.

4.1. Peringatan yang sehat akan kemajemukan bentuk penghayatan moral

Secara spontan orang cenderung menyatakan bahwa faham moral yang kita anggap wajar dan nalar adalah faham moral yang memang berlaku di mana saja dan kapan saja di dunia ini. Namun ini tidak benar. Anggapan kita bisa jadi memuat bias pribadi atau kelompok dan buah hasil pengaruh masyarakat atau lingkungan budaya tempat kita dibesarkan dan dididik. Relativisme moral merupakan peringatan yang sehat akan banyaknya bentuk penghayatan moral yang ada di dunia ini. Kita sering menganggap bahwa penilaian-penilaian kita atas pola tingkah laku bangsa atau kebudayaan yang berbeda dengan kita sebagai penilaian yang objektif dan bahwa setiap orang yang nalar akan menyetujuinya. Namun tidak jarang bahwa itu hanyalah prasangka kita yang masih sangat terbatas pengalaman dan wawasannya. Para relativis moral menyadarkan kita agar kita berhati-hati dalam menjatuhkan penilaian yang sifatnya mengadili terhadap kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dalam masyarakat atau lingkungan budaya yang lain. Mereka memang terlalu dikesankan dan terlalu terpaku oleh adanya perbedaan dan adanya kemajemukan bentuk penghayatan sampai tidak mampu (atau tidak mau) menyadari adanya kesamaan dalam hal prinsip dan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Sebagaimana telah kita catat, penalaran mereka meloncat dari pengamatan yang benar bahwa ada berbagai macam bentuk penghayatan moral di berbagai macam masyarakat ke pernyataan keliru bahwa sama sekali tak ada kesamaan dalam paham moral manusia di dunia ini.

Dalam lingkup kehidupan di Indonesia yang merupakan masyarakat yang majemuk, baik dari segi suku bangsa, agama, dan adat kebiasaan, ajakan kaum relativis untuk bersikap toleran terhadap masyarakat dan lingkungan budaya yang berbeda dengan kita juga ada relevansinya. Kalau kita mau sungguh menghayati sila ke-3 dari Pancasila, maka perhatian pada unsur-unsur yang menyatukan mengandaikan pula adanya penghargaan atas kebhinekaan dan kekhususan yang ada dalam berbagai suku, agama, dan adat kebiasaan yang ada di Indonesia ini. Kesatuan bangsa dalam bentuk penyeragaman dalam segala hal dan dominasi suku atau adat kebiasaan tertentu bukan merupakan suatu kesatuan yang kokoh, karena kesatuan macam ini adalah kesatuan yang timbul karena terpaksa, dan segala sesuatu yang dipaksakan tidak memperkembangkan kepribadian.

4.2. Perlunya sikap keterbukaan

Dengan menumbuhkan kesadaran akan kemajemukan bentuk penghayatan moral dan adanya bahaya bahwa kita memutlakkan tata penilaian kita yang sesungguhnya hanya bersifat nisbi, relativisme moral telah mencanangkan bagi kita perlunya sikap keterbukaan. Sadar atau tidak sadar kita dikondisikan oleh keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, masyarakat, dan budaya di mana kita lahir dan dibesarkan. Tatanilai, pola berpikir dan pola bertingkah laku kita sedikit banyak mencer-minkan masyarakat dari mana kita berasal. Kalau kita tidak cukup kritis terhadap diri sendiri, kita mudah terkungkung oleh suatu pola pemahaman yang sempit, sektoral, dan kedaerahan. Tanpa sikap keterbukaan yang dewasa (y.i. keterbukaan dalam kesadaran akan identitas diri) dalam percaturan budaya internasional–suatu hal yang semakin dimungkinkan oleh arus globalisasi yang ditunjang oleh pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi–kita akan jatuh atau ke dalam chauvinisme (sikap anti asing) atau ke dalam sikap meniru dan mengagung-agungkan segala sesuatu yang berasal dari luar negeri. Keduanya merupakan ungkapan kerendahan diri yang perlu kita hindari.

4.3. Sifat heuristis objektivitas dan universalitas norma moral

Relativisme moral dengan menekankan perbedaan antara berbagai masyarakat dan lingkungan budaya dalam memandang baik buruknya tingkah laku manusia juga membantu kita untuk menya-dari bahwa objektivitas dan universalitas norma moral itu bukanlah suatu hal yang dengan sendirinya jelas dan bahwa setiap orang yang bernalar pasti akan melihat dan menyetujuinya. Objektivitas (hal dapat diuji kebenarannya oleh orang lain) dan universalitas (keberlakuan umum) norma moral adalah suatu yang bersifat heuristis; yakni suatu gagasan yang membimbing ke arah penemuan sendiri. Gagasan ini perlu diberi wujud kongkrit dari hasil dialektika pemikiran dan dari proses percaturan pendapat dalam pertemuan antara masyarakat dan lingkungan budaya yang berbeda. Kemungkinan adanya dialektika pemikiran dan percaturan itu sendiri sebenarnya mengandaikan adanya objektivitas dan universalitas, karena seandainya benar bahwa setiap manusia itu terkungkung pendapatnya dalam batas kepalanya sendiri dan setiap tolok ukur yang dipakai itu hanya berlaku relatif terhadap masyarakat si pembuat pernyataan, maka tidak akan ada bahasa yang bisa dipahami bersama. Tak mungkin orang dapat berkomunikasi satu sama lain, bahkan berdebat, dan berargumentasi mengenai hal yang sama. Dalam hal ini relativisme moral jelas keliru. Kendati begitu relativisme moral membantu kita menyadari bahwa kesepakatan pendapat moral bukanlah sesuatu yang dapat diandaikan begitu saja. Meskipun sebagai gagasan heuristis objektivitas dan universalitas sudah diandaikan sejak awal dialektika pemikiran dan percaturan pendapat yang berbeda, namun isi kongkrit apa yang dipandang sebagai objektif dan universal itu perlu terus menerus ditegaskan melalui proses komunikasi yang terbuka, bebas, tenang, tidak memihak, dan sama-sama mencari informasi yang memadai. Kesepakatan pendapat moral baru bisa diwujudkan kalau orang sedia berkomunikasi dengan memakai sudut pandang moral (taking the moral point of view). Penemuan-penemuan antropologi budaya dan sosiologi misalnya yang menunjuk adanya perbedaan-perbedaan dalam pandangan moral orang-orang yang berasal dari lingkungan masyarakat dan budaya yang lain bukanlah merupakan bukti bahwa komunikasi tak mungkin terjadi. Mungkin itu sekedar pertanda akan perlunya berkomunikasi untuk lebih mengerti satu sama lain dan melihat secara konkret dalam hal-hal mana sebenarnya kita ini bisa dikatakan sama-sama manusia.


Bab IV: KEBEBASAN DAN TANGGUNGJAWAB MORAL

Dalam sejarah pemikiran manusia, ada tidaknya kebebasan pada manusia untuk melakukan suatu tindakan yang dia kehendaki merupakan sesuatu yang mengundang perbedaan pendapat. Tidak semua orang dapat menerima begitu saja bahwa manusia adalah makhluk yang bebas. Penentuan mengenai ada tidaknya kebebasan pada manusia merupakan suatu masalah yang penting dalam filsafat moral, karena apakah seseorang secara moral dapat dituntut suatu pertanggungjawaban atas tindakannya atau tidak, akan sangat tergantung dari kenyataan bebas tidaknya orang tersebut dalam melakukan tindakannya. Orang misalnya tidak dianggap bertanggungjawab, atau secara moral tidak dapat dipersalahkan, kalau (a) tindakannya dia lakukan karena suatu paksaan dari luar entah itu bersifat fisik maupun psikis; (b) ia sama sekali tidak tahu mengenai apa yang dia lakukan (misalnya pada anak kecil dan orang gila).

Mengingat penolakan tentang adanya kebebasan pada manusia merupakan suatu masalah penting untuk ditanggapi dalam etika, maka sebelum kita melihat lebih jauh tentang arti kebebasan manusia dan kaitannya dengan tanggungjawab moral, baiklah kita tanggapi terlebih dulu argumen-argumen yang dikemukakan oleh para penganjur determinisme.

1. Determinisme

Faham atau aliran pemikiran yang menolak adanya kebebasan pada manusia adalah faham determinisme. Menurut faham ini hanya nampaknya saja manusia itu bebas, karena sesungguhnya manusia dalam bertindak selalu ditentukan oleh berbagai macam faktor baik dalam kondisi fisis dan psikis dirinya sendiri maupun dalam kenyataan ketergantungan manusia pada kekuasaan di luar/ di atas manusia. Dalam pandangan faham ini, manusia tidak bisa melepaskan diri dari penentuan tersebut. Dari segi faktor mana yang dianggap sebagai penentu arah tindakan manusia, dapat dibedakan empat macam aliran determinisme, yakni: (1) determinisme biologis; (2) determinisme psikologis; (3) determinisme sosial; dan (4) determinisme teologis. Marilah kita periksa empat macam aliran ini satu persatu.

1.1. Determinisme biologis

Aliran ini berpendapat bahwa tingkah laku manusia ditentukan oleh faktor-faktor biologis keturunan; macam tubuh yang kita miliki, seluruh interaksi fisiologis dan hukum-hukum biologis, semuanya ini menentukan apa yang kita lakukan. Watak, kebiasaan, dan tingkah laku manusia, menurut aliran pemikiran ini, bisa diterangkan berdasarkan struktur biologis orang itu. Macam gen yang dimiliki seseorang akan menentukan arah perkembangan orang tersebut. Bagi penganut faham ini, orang yang suka mencuri, atau memperkosa misalnya, perlu diselidiki struktur biologisnya yang menyebabkan ia bertingkah laku demikian dan diobati. Hukuman dan sanksi masyarakat lainnya tidak akan memecahkan persoalan. Kalau secara biologis memang cacat, orang itu sebenarnya tidak dapat dihukum atau dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, melainkan pantas dika-sihani dan dicarikan pengobatan.

Sebagai contoh mereka yang menganut paham determinisme biologis misalnya adalah Jacques Monod, seorang pakar mikro-biologi yang pernah mendapat hadiah nobel. Menurut dia (antara lain dalam bukunya Le Hasard et Nécèssité) manusia itu, seperti halnya binatang dan tumbuh-tumbuhan, adalah bagaikan sebuah mesin. Kalau struktur mekanisme biologisnya diketahui, seluruh tingkah lakunya bisa diprediksi (diramalkan) dan dimanipulasi. Struktur gen manusia sudah secara niscaya mengarahkan pada sifat-sifat atau perilaku yang akan dimiliki oleh si empunya gen itu. Dalam kaitan dengan ini pengertian tentang kebebasan menjadi tidak ada artinya, karena tingkahlaku seseorang secara niscaya sebenarnya sudah ditentukan (dideterminasikan) oleh struktur genetiknya.

1.2. Determinisme Psikologis

Aliran ini yang mendasarkan diri pada pemikiran Sigmund Freud, misalnya, beranggapan bahwa manusia dalam tingkah lakunya sangat ditentukan oleh unsur-unsur bawah sadar. Hanya nampaknya saja manusia itu bisa bebas memilih tindakan mana yang dimaui. Psikoanalisis telah menunjukkan, demikian anggapan para penganut faham determinisme psikologis, bahwa tekanan bawah sadarlah yang sebenarnya menjadi penyebab atau pendorong utama tindakan-tindakan manusia. Tingkah laku manusia ditentukan oleh dorongan yang terkuat di dalam dirinya (Dalam pandangan Freud dorongan dasar pada manusia adalah libido; dorongan untuk mencari nikmat). Kalau kita bisa tahu manakah motif pendorong yang terkuat dalam diri seseorang, maka kita akan tahu tindakan mana yang akan diambil seseorang. Bagi penganut aliran determinisme psikologis tanggung jawab moral juga tidak ada artinya. Apa yang dilakukan seseorang acapkali bersifat kompulsif dan tidak terkontrol lagi.

1.3. Determinisme Sosial

Aliran pemikiran ini beranggapan bahwa tingkah laku manusia, baik sebagai perorangan maupun kelompok, telah ditentukan oleh lingkungan atau struktur sosial yang melingkupinya. Dalam pemikiran Karl Marx misalnya struktur sosial tersebut adalah struktur ekonomi masyarakat. Baginya, kodrat nyata manusia adalah seluruh totalitas hubungan sosialnya. Hubungan sosial manusia, menurut Marx, pada dasarnya ditentukan oleh hubungan produksi. Hukum universal yang berlalu niscaya dan menentukan seluruh proses sejarah umat manusia adalah hukum-hukum yang bersifat material-ekonomis. Itulah apa yang biasa disebut sebagai Materialisme Dialektis. Cara berproduksi dalam suatu masyarakat menentukan kehidupan sosial, politik, budaya, moral dan keagamaan suatu masyarakat. Kehidupan ekonomi menjadi bangunan dasar (basis) yang menentukan bidang-bidang lain seperti kehidupan sosial, politik, moral, dan keagamaan yang kesemuanya merupakan bangunan atas (superstructure) saja dari masyarakat.

Selain Karl Marx, paham determinisme sosial juga dicanangkan oleh kaum ‘behaviorists’ seperti B. F. Skinner misalnya, yang menyatakan bahwa tingkah laku kita sebagai manusia ditentukan oleh lingkungan di mana kita berada. Watak dan tingkah laku setiap orang menurut Skinner adalah tidak lain hanyalah hasil penentuan dari lingkungan fisik dan sosial orang tersebut. Menurut teori ini tanggungjawab moral tidak ada artinya sama sekali. Tak seorangpun boleh dihukum atau diper-salahkan, karena perbuatannya yang dipandang tidak baik oleh masyarakat hanyalah cerminan dari lingkungan tempat dia berada. Untuk mengubah tingkah laku atau perbuatannya agar menjadi baik, orang itu hanya harus dipindahkan ke lingkungan yang lebih baik. “Merupakan hakikat analisis eksperimental terhadap tingkahlaku manusia bahwasanya analisis tersebut mesti mele-paskan fungsi-fungsi yang semula dikaitkan dengan manusia yang otonom dan memindahkannya satu per satu pada lingkungan yang menentukan.” (“It is in the nature of an experimental analysis of human behavior that it should strip away the functions previously assigned to autonomous man and transfer them one by one to the controlling environment…” dikutip dari buku B.F. Skinner, Beyond Freedom and Dignity, New York: Knopf, 1971, p. 189).

1.4. Determinisme Teologis

Aliran pemikiran ini beranggapan bahwa manusia hidup di dunia ini bagaikan wayang-wayang di tangan dalang dalam suatu pagelaran lakon yang sudah dengan cermat ditentukan sebelumnya oleh Tuhan/dewa. Nasib manusia sudah tersurat dalam rencana kebijaksanaan Tuhan. Ajaran predestinasi (penetapan terlebih dulu oleh Tuhan mengenai apa saja yang akan terjadi/dilakukan oleh setiap ciptaan) atau pun ajaran tentang suratan nasib, menganggap bahwa segala tingkah laku manusia sudah ditentukan sebelumnya oleh Tuhan, sehingga manusia hanyalah tinggal menjalankan saja apa yang sudah digariskan. Dalam pandangan ini manusia yang nampaknya bisa memilih ini dan itu dalam keilahian sebenarnya hanya tinggal menjalankan apa yang sudah digariskan sebelumnya. Sebagai contoh paham determinisme teo-logis adalah ajaran Predestinasi Calvin, ataupun faham nasib dalam kalangan kaum Muslim aliran Jabariah. Kadang-kadang Agustinus juga digolongkan sebagai orang yang mengajarkan predestinasi dan mengingkari adanya kebebasan. Namun, kalau kita membaca bukunya De Libero Arbitrio secara lebih teliti, kita akan menemukan bahwa kendati ia mengajarkan faham tentang predestinasi Tuhan, ia berusaha untuk memberi tempat pada kebebasan manusia.

Selain menurut jenis faktor penentu, determinisme juga biasa dibedakan menurut derajat penentuannya. Dalam pembedaan ini ada yang disebut aliran determinisme keras dan ada aliran determinisme lunak. Determinisme keras adalah paham yang tidak ragu-ragu menegaskan adanya nasib suratan tangan manusia, adanya perbudakan kehendak oleh nafsu-nafsu hingga orang tak bisa bebas lagi untuk memilih, adanya keniscayaan tindakan. Paham ini menolak dengan tegas adanya kebebasan manusia dan bersama itu adanya tanggungjawab moral. Sebagai contoh penganut paham determinisme keras adalah Holbach, Robert Owen, Schopenhauer dan Freud.

Determinisme lunak adalah faham determinisme yang menegaskan bahwa tidak ada pertentangan antara determinisme dan kebebasan manusia. Determinisme dalam faham ini dimengerti sebagai aliran pemikiran yang berpendapat bahwa semua kejadian, termasuk tindakan manusia, pasti ada penyebabnya. Tidak ada kejadian tanpa sebab. Bila manusia dikatakan sebagai pelaku bebas tindakannya, maka ini tidak dimaksudkan bahwa tindakannya tidak bisa diterangkan berdasarkan hukum penyebaban, melainkan bahwa ia tidak dipaksa dari luar; bahwa ia memang mengingini apa yang dia buat. Sebagai contoh penganut paham determinisme lunak adalah David Hume, John S. Mill, Moritz Schlick.

2. Argumen-argumen untuk mendukung adanya kebebasan

Para pembela adanya kebebasan biasanya tidak menolak pandangan bahwa lingkungan, faktor keturunan seperti cacat badani yang menyangkut tatasusunan saraf, faktor kelainan-kelainan psikologis seperti kleptomania (secara kompulsif cenderung untuk mencuri) padophilia (secara kompulsif ada rasa tertarik jasmaniah pada anak-anak kecil), dapat menjadi sangat kuat, sehingga orang yang bersangkutan sepertinya tidak bisa tidak melakukan apa yang dia lakukan. Meskipun demikian mereka tetap beranggapan bahwa manusia biasanya bebas dalam tindakan-tindakannya dan bahwa manusia bertanggungjawab atas perbuat-annya yang dengan sengaja dilakukannya. Berikut ini adalah argumen-argumen yang biasanya mereka ajukan sebagai pendukung.

2.1. Kesadaran langsung akan adanya kebebasan

Libertarian seperti C. A. Campbell misalnya menyatakan bahwasanya dalam pengalaman ‘godaan moral’ kita tidak bisa memungkiri adanya suatu fakta psikologis bahwa orang yang digoda itu secara langsung menyadari akan adanya kebebasan, karena ia menyadari akan adanya kekuatan kehendaknya untuk tidak begitu saja menuruti dorongan-dorongan yang meyelewengkan tanggungjawabnya. Manusia sebagai seorang pribadi (person) dalam keputusan-keputusannya yang penting sadar bahwa dia menentukan dirinya. Dalam situasi godaan moral, tergantung pada pribadi manusia yang digoda itu apakah ia akan memper-gunakan daya kemauannya untuk melawan godaan atau membiarkan diri dikuasai oleh dorongan-dorongan nafsunya. Alternatif tindakan terbuka bagi pribadi manusia tersebut sebagai pelaku tindakannya.

2.2. Kesadaran secara tidak langsung akan adanya kebebasan

Fakta bahwa sebelum melakukan tindakan tertentu orang membuat suatu pertimbangan pro dan kontra, bahwa dia bisa memilih yang satu dan meninggalkan yang lain, membawa ke kesadaran secara tidak langsung akan adanya kebebasan. Pertimbangan pro-kontra dilakukan, karena sungguh tergantung dari kita (subyek pelaku) mana pilihan yang mau kita ambil. Seandainya manusia secara niscaya sudah ditentukan oleh faktor-faktor baik di dalam maupun di luar dirinya, maka gejala keraguan, dan per-timbangan pro dan kontra itu tak akan ada.

2.3. Keyakinan akan adanya tanggungjawab pribadi

Setiap pribadi yang dewasa menerima tanggungjawab atas tindakan-tindakan yang dengan sengaja dan tahu mereka lakukan. Dengan bertumbuhnya pribadi seseorang bertumbuh pulalah derajat tanggungjawab orang itu akan tindakan-tindakannya. Sebagaimana kita masing-masing menerima tanggungjawab atas tindakan-tindakan kita, demikian pula kita mengharapkan orang lain berlaku demikian. Kehidupan dalam masyarakat baru bisa berjalan teratur kalau rasa tanggungjawab yang mengandaikan kebebasan ini ada dan terjamin. Seandainya benar bahwa manusia sudah sepe-nuhnya terdeterminasi, maka pengertian tanggungjawab atas perbuatannya tak ada artinya lagi dan seluruh kehidupan moral kehilangan maknanya.

2.4. Kehidupan moral mengandaikan adanya kebebasan

Seperti sudah ditegaskan oleh Immanuel Kant, kehidupan moral (di mana manusia mengikatkan diri pada kewajiban moral sebagai hukum yang bersifat mutlak, atau apa yang dia sebut “imperatif kategoris”) mengandaikan adanya kebebasan. Baginya kebebasan merupakan “raison d’être” (dasar keberadaan) hukum moral. Orang baru dapat secara masuk akal diwajibkan melakukan sesuatu kalau sesuatu itu dapat dilakukan dan dapat pula untuk tidak dilakukan; dengan kata lain, kalau dia bebas. Kalau orang tidak mungkin atau secara niscaya dan dengan sendirinya melakukannya, maka sudah tidak ada artinya lagi untuk diwajibkan. Misalnya, orang tidak dapat diwajibkan untuk terbang dengan sayapnya, karena memang manusia tidak bersayap, sehingga tidak mungkin melakukannya. Demikian pula orang tidak bisa diwajibkan untuk bernafas, karena memang sudah dengan sendirinya demikian.

Dari kenyataan bahwa kebebasan diandaikan oleh kehidupan moral menjadi nyata bahwa kebebasan bukanlah perkara spekulatif atau teoretis belaka. Apakah manusia itu bebas atau tidak merupakan sesuatu yang mempunyai konsekuensi praktis. Penilaian dan putusan moral kita, misalnya apakah suatu tindakan itu benar atau salah, pantas dipuji atau dicela, senantiasa mengandaikan adanya kebebasan. Seandainya manusia tidak bebas dalam memilih dan melakukan apa yang dia pilih dan lakukan, maka seluruh penilaian baik buruk atas kelakuan kita, tidak dapat dimengerti lagi.

2.5. Sistem peradilan dalam masyarakat mengandaikan manusia bebas

Keteraturan dan kelangsungan kehidupan dalam masyarakat kita didasarkan atas suatu keyakinan bahwa manusia itu dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya, karena ia bebas. Bangsa yang berbudaya punya sistem peradilan yang memeriksa derajat pertanggung-awaban seseorang atas tindakannya yang menyangkut nasib orang lain. Orang yang dituduh berbuat jahat biasanya diperiksa pula alasan-alasan mengapa perbuatan itu ia lakukan. Dalam pemeriksaan alasan ini terkandung suatu maksud untuk mengerti bebas-tidaknya orang tersebut dalam melakukan perbuatannya. Bila terbukti bahwa si pelaku kejahatan ternyata tidak waras atau tidak dapat dikatakan sebagai sadar dan bebas, maka hal ini akan mempengaruhi putusan pengadilan atas dirinya, karena hal itu erat berkaitan dengan derajat pertanggungjawaban orang tersebut.

2.6. Pembedaan antara ‘ditentukan’ dan ‘dipengaruhi’

Faktor-faktor bawaan seseorang, baik biologis maupun psikis, lingkungan sosial dan budaya, dengan sendirinya mempengaruhi cara berpikir, cara bertindak, dan sistem nilai seseorang. Kendati begitu faktor-faktor bawaan dan pengaruh lingkungan tersebut tidaklah sedemikian rupa sampai merupakan paksaan bagi orang tersebut, sehingga ia sama sekali kehilangan kemampuannya untuk menentukan diri. Para penganut paham determinisme tidak menyadari perbedaan antara ‘ditentukan’ dan ‘dipengaruhi’. Faktor bawaan dan pengaruh lingkungan adalah kenyataan yang tidak dapat dihindarkan dan menjadi kondisi untuk penentuan diri manusia. Namun kenyataan bahwa dengan menjadi dewasa banyak orang dapat mengubah pandangan-pandangan mereka, termasuk prasangka prasangka yang sudah membatin sejak kecil, merupakan bukti bahwa orang bisa mengambil jarak terhadap faktor bawaan dan pengaruh lingkungan yang membentuk dirinya. Seperti masih akan kita lihat di bawah, bila kita berbicara tentang kehendak bebas manusia, faktor bawaan dan pengaruh lingkungan tidak menghilangkan kemampuan kita untuk bisa menentukan diri. Kehendak kita tidak dipaksa oleh dorongan-dorongan batin yang kita alami, karena kita masih bisa mengambil sikap mengenai dorongan mana yang mau kita ikuti dan mana yang mau kita tolak.

Kalau kita perhatikan dengan saksama konsep manusia para penganut determinisme yang sudah kita sebut di atas (B. F. Skinner, S. Freud, K. Marx), maka akan nampak bahwa mereka tidak sepenuhnya konsekuen dengan teorinya dan pemikiran mereka sendiri mengandaikan adanya kebebasan. Dalam pemikiran B. F. Skinner misalnya terdapat gagasan bagaimana manusia dengan sengaja dapat menciptakan suatu lingkungan sosial tertentu, sehingga setiap manusia yang ada dalam lingkungan tersebut dapat dibentuk sesuai dengan arah yang diinginkan. Seandainya manusia memang secara niscaya ditentukan oleh lingkungannya, maka gagasan Skinner di atas tak mungkin akan terlaksana.

Hal yang sama berlaku pula untuk pemikiran K. Marx tentang perlunya para pendengar dan pembacanya menyadari keniscayaan arah sejarah yang ditentukan oleh struktur ekonomi masyarakat dan agar manusia bertindak sesuai dengannya, yakni membantu terlaksananya perombakan mendasar terhadap struktur ekonomi kapitalis dalam suatu revolusi komunis oleh kelas proletariat. Seandainya sejarah umat manusia memang secara niscaya telah ditentukan, bukankah manusia menyadari atau tidak dan bertindak sesuai dengannya atau tidak, revolusi itu akan terjadi? Dengan anjurannya untuk menyadari dan bertindak sesuai dengan prinsip yang dia tegaskan agar masyarakat komunis bisa terwujud, maka sebenarnya Marx mengandaikan adanya kebebasan manusia untuk menentukan diri dan mengubah nasibnya.

Dalam hal pemikiran S. Freud, tujuan psikoanalisis sendiri adalah bermaksud membantu si pasien menemukan dan menyadari dorongan-dorongan bawah sadar yang telah menimbulkan penyakit kejiwaannya. Penemuan dan kesadaran itu dimaksudkan untuk membantu ke arah kesembuhan. Seandainya setiap manusia itu memang secara niscaya ditentukan oleh dorongan-dorongan bawah sadarnya, dan tidak lagi ada kebebasan untuk mengambil sikap terhadapnya, maka sebenarnya seluruh usaha ke arah penyembuhan itu akan sia-sia. Dari kenyataan bahwa dengan psikoanalisisnya Freud bermaksud membantu ke arah penyembuhan pasien, maka dia sendiri sesungguhnya mengandaikan adanya kebebasan pada manusia.

2.7. Determinisme alam tidak bertentangan dengan adanya kebebasan

Seperti sudah ditegaskan oleh filsuf Immanuel Kant (1724-1804), bila dipahami secara benar, determinisme alam sesungguhnya tidak bertentangan dengan adanya kebebasan. Determinisme alam yang dia mengerti sebagai keberlakuan mutlak hukum-hukum alam, tidak perlu ditolak kebenarannya, tetapi itu terbatas pada dunia fenomenal. Dengan dunia fenomenal dia maksudkan dunia sejauh menampakkan diri pada panca indera manusia atau dunia sejauh bisa dialami secara empiris. Dunia macam ini yang menjadi medan penyelidikan sains memang bisa diketahui hukum-hukumnya, dan kalau hukum penyebaban itu bisa ditemukan, maka seluruh mekanisme selanjutnya bisa diramalkan secara cukup pasti. Karena determinisme alam terbatas ruang lingkupnya pada dunia fenomenal, sedangkan kebebasan, menurut Kant, termasuk dalam dunia noumenal, maka determinisme alam tidak bertentangan dengan adanya kebebasan. Dengan dunia noumenal Kant memaksudkan dunia sejauh bisa dipikirkan, atau dunia dalam dirinya sendiri. Dunia noumenal diandaikan adanya dan merupakan postulat (tuntutan logis) adanya dunia fenomenal. Menurut Kant ada-tidaknya kebebasan itu tidak bisa dibuktikan (secara ilmiah). Namun adanya kebebasan menyatakan diri dalam adanya hukum moral atau, dalam peristilahan dia, merupakan postulat bagi akalbudi praktis. Hukum moral sebagai kewajiban yang mengikat mutlak setiap makhluk rasional mengandaikan adanya kebebasan. Kebebasan menjadi alasan mengapa hukum moral itu ada (kebebasan menjadi “ratio essendi” untuk hukum moral). Dan sebaliknya hukum moral membuat kita mengetahui bahwa manusia itu bebas (hukum moral menjadi “ratio cognoscendi” bagi kebebasan).

Pemisahan Kant yang begitu tegas antara dunia fenomenal dan dunia noumenal, dan pernyataannya bahwa kebebasan hanya menyangkut dunia noumenal kiranya sulit untuk diterima. Kebebasan manusia, sebagai makhluk yang tidak melulu rohani tetapi juga makhluk jasmani, mesti menyangkut dunia fenomenal juga. Kendati begitu Kant memang berjasa dalam menunjukkan dengan jelas bahwa: (1) kebebasan tidak terletak dalam lingkup dunia sebab-akibat yang menjadi medan penyelidikan ilmu kealaman, melainkan dalam lingkup dunia yang menyangkut makna dan nilai kehidupan; (2) kebebasan memungkinkan manusia menjadi makhluk moral, makhluk etis. Memang, tidak seperti dinyatakan oleh Kant, dunia moral atau etis tidak terbatas pada dunia noumenal. Sebagaimana nilai moral hanya dapat menjadi nilai yang otentik jika menjelma menjadi tindakan badani, demikian juga kebebasan mesti mengejawantah dalam tindakan kongkrit yang melibatkan dunia fenomenal.

Kalau dimengerti secara benar sesungguhnya kebebasan tidak perlu dipertentangkan dengan determinisme, karena keduanya sebenarnya saling mengandaikan. Kebebasan manusia bukan hanya tidak “mengganggu” atau “mengacaukan” keteraturan alam, melainkan mengandaikannya. Kalau alam raya ini tidak ada determinisme dalam arti keteraturan berdasarkan hukum yang bisa menjadi dasar prediksi, maka mustahillah mempergunakan kebebasan, karena dalam dunia macam itu berarti tidak ada pegangan atau pengetahuan apa pun untuk bertindak. Determinisme alam juga mengandaikan adanya kebebasan manusia, karena seandainya manusia tidak bebas, seandainya ia cuma makhluk jasmani atau bagian dari alam saja dan bukan sekaligus makhluk rohani, maka hukum alam yang mendasari determinisme itu tidak ada. Bahwasanya alam raya bersifat deter-ministik hanya bisa diketahui dan dialami berkat adanya kebebasan pada manusia.

3. Beberapa pengertian tentang kebebasan[6]

3.1. Arti Umum

Kata ‘bebas’ dan ‘kebebasan’ dalam pemakaian sehari-hari mempunyai banyak arti. Misalnya pernyataan “saya bebas” tanpa keterangan lebih lanjut, dapat berarti “saya dapat menentukan sendiri apa yang ingin saya lakukan”, “saya tidak terikat oleh suatu tugas yang harus saya lakukan”, “saya baru saja keluar dari penjara”, “saya tidak perlu membayar biaya apa pun”, dan lain sebagainya. Dalam kesemuanya itu secara umum dapat dikatakan bahwa ‘bebas’ berarti pada dasarnya suatu keadaan tanpa penghalang, pembatas, paksaan, rintangan, beban, atau kewajiban yang mengikat. Arti umum kebebasan ini, yang pada dasarnya mengandung pengertian bebas dari sesuatu, kendati mendasari pengertian kebebasan, belum berarti banyak dan belum mengungkapkan seluk beluk permasalahan di sekitar kebebasan manusia. Untuk ini perlu kita tinjau pengertian kebebasan dalam arti-artinya yang khusus.

3.2. Arti-arti khusus

3.2.1. Kesempurnaan eksistensi

Arti khusus pertama dari kebebasan sebagai tujuan atau cita-cita yang pantas dikejar oleh setiap manusia adalah suatu kesempurnaan eksistensi, yakni suatu kemandirian sebagai manusia. Manusia dikatakan ‘bebas’ dalam arti mencapai kesempurnaan eksistensinya bukan dalam arti kalau dia dapat hidup seenaknya sendiri tanpa ikatan kewajiban dan tanggung jawab apapun, melainkan kalau dia bisa melepaskan diri dari segala macam hal yang menghalangi perwujudan dirinya secara penuh. Manusia yang mandiri (otonom), dewasa, atau merdeka sungguh-sungguh adalah manusia yang tahu dan yakin tentang apa yang baik untuk pemenuhan dirinya sebagai manusia dan mau dengan rela hidup sesuai dengan apa yang diketahui dan diyakininya tersebut. Ia bisa melepaskan diri dari segala sesuatu yang menghalangi dirinya untuk mencapai kesempurnaan eksistensinya sebagai manusia.

Kebebasan dalam arti kesempurnaan eksistensi mengandaikan dimilikinya suatu pendirian atau prinsip hidup yang jelas dan diyakini kebenarannya, sehingga orang tidak lagi terombang-ambing oleh pengaruh atau penentuan dari luar. Orang bijak adalah orang bebas atau orang merdeka, karena dia mempunyai pendirian sendiri dan sanggup mempertanggungjawabkan pendirian itu kepada semua orang yang memintanya. Orang yang hidupnya suci dan bisa mengutamakan Allah di atas segalanya juga orang yang merdeka, karena tidak ada suatu hal duniawi pun yang bisa membelenggu dia. Inilah sebenarnya yang dimaksudkan oleh St. Paulus kalau dalam Rom 8:21 ia berbicara tentang “kemerdekaan anak-anak Allah”, atau yang dimaksudkan oleh St. Agustinus dengan “libertas” (kemerdekaan). Orang yang memiliki “libertas” atau mencapai “kemerdekaan anak-anak Allah” adalah orang yang sudah bisa menaklukkan dirinya sendiri dan kuasa dunia ini (dalam pengertian kebatinan Jawa mencapai apa yang disebut “satria pinandita”), sehingga dia tidak lagi dihalangi oleh nafsu-nafsunya sendiri dan senantiasa dapat melaksanakan nilai-nilai kesusilaan dan keagamaan dalam hidupnya.

3.2.2. Kemampuan kehendak manusia untuk memilih dan menentukan diri

Dalam arti khusus yang kedua “kebebasan” berarti kemampuan kehendak manusia untuk memilih dan menentukan diri. Secara etis, berkaitan dengan tanggung jawab moral, arti kedua inilah yang paling relevan. Berbeda dengan makhluk di bawah manusia yang terdeterminasikan oleh alam lingkungan dan pada binatang oleh insting-instingnya, manusia, berkat akalbudinya, mempunyai oto-determinasi. Ia tidak sepenuhnya ditentukan oleh faktor-faktor di luar kemauannya sendiri (seperti faktor biologis, psikologis, lingkungan sosial, maupun rencana Allah). Manusia mempunyai kehendak bebas: ia bisa mengambil sikap dan memilih mana di antara kemungkingan-kemungkinan yang ada yang mau dia lakukan. Memang penentuan diri manusia ini, seperti telah ditegaskan oleh Henri Bergson, tidak pernah bersifat mutlak, karena hanya berlaku di dalam batas-batas tertentu. Seperti sudah kita lihat di atas faktor-faktor di luar kemauan sendiri, seperti faktor bawaan biologis maupun psikis, faktor lingkungan sosial, rencana Allah, mengkondisikan penentuan diri manusia.

Thomas Aquinas mengartikan kehendak bebas manusia sebagai kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan dengan demikian menentukan apakah ia akan bertindak atau tidak, dan kalau bertindak, tindakan mana yang mau dia ambil. Berkat akalbudinya manusia dapat memberikan arti dan arah kepada hidup dan karyanya; ia bisa menerima atau menolak kemungkinan-kemungkinan dan nilai-nilai yang terus-menerus ditawarkan kepadanya oleh hal ihwal kehidupan.

Dalam arti khusus yang kedua ini kebebasan manusia tidak dipandang sebagai tujuan yang selayaknya dikejar (sebagaimana dalam arti khusus yang pertama di atas), melainkan sebagai sarana yang semestinya ada untuk mencapai tujuan tersebut. Kehendak bebas manusia sebagai sarana untuk mencapai kesempurnaan eksistensi erat berkaitan dengan apa yang oleh Agustinus disebut liberum arbitrium (kebebasan untuk menilai dan memutuskan). Dalam istilah ini kehendak bebas erat dikaitkan dengan pengertian akalbudi dengan kemampuannya untuk memilah-memilah, mempertimbangkan, dan menilai. Hanya dengan kemampuan semacam ini manusia dapat memberi arti dan arah kepada perbuatannya yang dilakukan dalam situasi hidupnya. Kehendak bebas tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan yang menilai dan perbuatan konkret yang merupakan tindak lanjut dari penilaian tersebut. Dengan demikian maka sebenarnya apa yang dalam psikologi tingkahlaku diungkapkan dengan tiga sebutan, yakni “motivasi”, “keputusan”, dan “pelaksanaan”, bukanlah tiga hal yang terpisah dan berdiri sendiri, melainkan tiga komponen dari proses kelakukan yang satu dan sama.

Kebebasan dalam arti khusus yang kedua ini, sebagai kemampuan untuk menentukan dirinya sendiri, kadang-kadang juga disebut kebebasan eksistensial. (Misalnya saja dalam buku Dr. Franz Magnis Suseno, Etika Dasar, Yogyakarta: Kanisius, 1987: 21-47). Disebut demikian karena kebebasan macam ini melekat pada eksistensi manusia. Kebebasan eksistensial ini masih bisa diperincikan lagi menjadi kebebasan fisik dan kebebasan rohani. Kebebasan fisik berarti tidak adanya paksaan fisik atau kemam-puan untuk menggerakkan badan sesuai dengan kehendaknya, tentu saja dalam batas-batas kodratnya sebagai manusia. Kebebasan fisik pada manusia bersumber pada kebebasan rohani, yakni kemampuan manusia untuk menentukan sendiri apa yang dipikirkan dan untuk melakukan apa yang dikehendaki. Kebebasan rohani manusia bersumber pada kenyataan manusia sebagai makhluk yang berakalbudi atau rasional. Secara langsung kebebasan rohani ini tidak bisa dilanggar, karena manusia bagaimanapun juga tetap memikirkan apa yang mau dipikirkan dan menghendaki apa yang mau dikehendaki. Memang secara tidak langsung kebebasan berpikir manusia bisa dipengaruhi dari luar, bahkan dapat dikacaukan dan ditiadakan, seperti terjadi misalnya kalau seseorang di “cuci otak” (brain-washed) . Karena manusia merupakan kesatuan jasmani-rohani, maka kebebasan fisik dan dan kebebasan rohani erat berkaitan. Kebebasan rohani memperoleh perwujudan konkretnya dalam kebebasan fisik.

3.2.3. Kebebasan Sosial-Politik

Istilah “kebebasan” seringkali dipakai dalam arti yang ketiga yakni kebebasan sosial-politik. Kebebasan sosial-politik merupakan ruang gerak bagi pelaksanaan kebebasan dalam arti kesempuranaan eksistensi dan kemampuan untuk menentukan diri. Kebebasan sosial-politik bertalian erat dengan fakta bahwa kebebasan dalam arti pertamma dan kedua adalah kebebasan yang menjelma dalam keadaan konkret (kebebasan bersituasi). Kebebasan manusia bukan kebebasan mutlak. Kebebasan sosial-politik dapat dirumuskan sebagai syarat-syarat fisik, sosial, dan politik yang harus terpenuhi agar manusia dapat melaksanakan kebebasan kehendaknya dan akhirnya mencapai kesempurnaan eksistensinya. Kebebasan dalam arti ketiga ini sering juga disebut sebagai kebebasan demokratis. Di dalamnya terkandung unsur-unsur seperti kebebasan berpikir dan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan bertempat tinggal dan berpindah tempat, beragama, bersekutu, dsb.

Kebebasan sosial-politik merupakan sesuatu yang perlu diperjuangkan, karena tanpa kontrol sosial, kekuasaan cenderung menindas kebebasan. Kebebasan, sebagaimana ditegaskan oleh Universal Declaration of Human Rights yang disahkan oleh Sidang Umum PBB pada tgl. 10 Desember 1948, erat berkaitan dengan martabat manusia sebagai pribadi (persona). Kebebasan yang dianggap melekat pada martabat manusia sebagai manusia misalnya disebutkan: kebebasan dari perbudakan (art.4), dari penyiksaan (art.5), kebebasan untuk kawin atau tidak kawin (art.16), kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama (art.18), kebe-basan mengeluarkan pendapat (art.19), kebebasan berhimpun (art. 20), kebebasan memilih sendiri pekerjaannya (art.23). Dalam deklarasinya yang berjudul “Dignitatis Humanae” (“Martabat pribadi manusia”) pada tgl. 7 Desember 1965 Gereja Katolik juga menegaskan bahwa kebebasan beragama itu bersumber pada martabat manusia dan bukan pada kebenaran objektif keyakinan-keyakinan keagamaan.

Secara sosial dan politis pembatasan kebebasan manusia memang tidak bisa dihindarkan. Tetapi setiap bentuk pembatasan kebebasan, yang sekali lagi erat berkaitan dengan martabat manusia sendiri sebagai pribadi, mesti dipertanggungjawabkan. Bentuk pembatasan kebebasan yang khas manusia mesti mengacu pada yang khas pada manusia, yakni akalbudinya. Maka pembatasan kebebasan manusia baru bisa dibenarkan kalau berdasarkan pertimbangan akalbudi. Bentuk pemba-tasan kebebasan macam ini misalnya tertuang dalam norma-norma yang mesti ditaati dalam hidup bersama dalam suatu masyarakat. Norma-norma itu bisa berupa norma sopan-santun, norma hukum, dan norma moral. Adanya kebebasan tidak bertentangan dengan adanya norma. Pengertian ini membawa kita ke pokok pembicaraan selanjutnya, yakni masalah kebebasan dan tanggungjawab.

4. Kebebasan dan Tanggungjawab

Kadang-kadang, lebih-lebih di kalangan orang muda, pengertian kebebasan sering kali dipertentangkan dengan tanggungjawab. Tuntutan untuk bertanggungjawab berarti sudah membuat seseorang tidak bebas lagi. Misalnya kalau orang dihimbau untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat, kadang-kadang kita mendapat jawaban: “Lho, kok ngatur-ngatur, saya kan be-bas”. Atau anak muda yang sampai larut malam menyetel compact-disc-nya keras-keras dan dirasa mengganggu tetangga, waktu diperingatkan masih menjawab: “Indonesia merdeka, bung; ini c.d. saya dan saya bebas untuk mempergunakannya semau saya”. Bagi orang muda ini kebebasan berarti bisa bertindak semaunya dan tanpa ada batasan apapun. Tetapi inikah sesungguhnya arti kebebasan yang sebenarnya? Benarkah bahwa tuntutan untuk bertanggungjawab itu tidak sesuai dengan kebebasan?

Karena cukup banyak orang yang pengertiannya tentang kebebasan masih seperti anak muda di atas, pertanyaan tersebut kiranya baik kalau kita tanggapi di sini. Seperti sudah kita bicarakan di atas, kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensi yang pantas dicita-citakan oleh setiap manusia, bukan berarti bisa bertindak semaunya atau lepas dari kewajiban dan tuntutan apa pun. Orang yang mencita-citakan untuk memperoleh kebebasan macam itu dan membiarkan naluri dan hawa nafsu-nya tidak terkekang, sesungguhnya mencita-citakan suatu penghayatan hidup yang tidak lebih dari taraf hewan. Pengertian kebebasan seperti itu adalah bagaikan kebebasan seekor burung yang tidak terkurung dalam sangkar, tetapi bisa ‘bebas’ terbang kesana kemari, atau seperti binatang buas yang bisa ‘bebas’ berkeliaran di hutan.

Orang yang tidak bertanggungjawab atau yang dalam hidupnya membiarkan naluri dan hawa nafsunya tak terkekang, sebenarnya bukanlah orang bebas, karena ia cepat atau lambat akan menjadi budak hawa nafsunya sendiri, dan tidak lagi mampu menentukan dirinya dan bertindak sesuai dengan kesadaran akalbudinya. Sebagai contoh orang yang tidak mengekang diri berdasarkan pertimbangan akal sehatnya dalam melakukan sesuatu yang dirasa membawa nikmat kedagingan, tubuhnya akan terkondisi sedemikian rupa dan kehendaknya akan menjadi lemah, sehingga dia menjadi orang yang kencanduan. Ia sudah tidak bebas lagi, karena ia tidak lagi mampu memilih dengan pertimbangan yang jernih. Ia sudah dibelenggu oleh emosi dan hawa nafsunya.

Kebebasan yang sejati adalah kebebasan yang bertanggung-jawab. Kemampuan kita untuk menentukan diri, atau kebebasan eksistensial kita, mesti kita jalankan secara bermakna. Sikap dan tindakan kita harus kita pertanggungjawabkan terhadap nilai -nilai kemanusiaan yang sebenarnya, terhadap tugas yang menjadi kewajiban kita, dan terhadap harapan orang lain. Kewajiban objektif yang mengikat setiap manusia pada nilai-nilai moral kemanusiaan dan keagamaan bukan sesuatu yang menghilangkan kebebasan, melainkan justru menjadi suatu medan perwujudan konkret penghayatan kebebasan. Menolak untuk bertanggungjawab atau tidak mau melaksanakan apa yang diyakininya sendiri sebagai kewajiban objektif sama sekali tidak membuat orang menjadi lebih bebas. Sebaliknya ini berarti berkurangnya kebebasan untuk menentukan diri. Otonomi manusia yang sejati itu bukan otonomi yang mutlak tanpa batasan apa pun. Otonomi manusia yang sejati selalu otonomi yang dihayati dalam korelasinya dengan kenyataan objektif yang melingkupi dirinya. Kenyataan objektif tersebut misalnya dicerminkan oleh adanya norma-norma moral yang secara objektif mengikat atau menjadi kewajiban manusia.

Orang yang bersedia untuk bertanggungjawab, sesungguhnya semakin kuat dan bebas. Sebagai orang yang secara sadar dan bebas mengikatkan diri pada nilai-nilai yang diyakininya sebagai baik atau yang dengan hati yang rela mentaati kewajiban objektif tertentu, orang yang bertanggungjawab adalah orang yang tidak terhalang oleh emosi dan hawa nafsunya. Semakin ia bertanggungjawab, semakin ia kuat dan terlatih untuk mengatasi segala halangan dan kelemahan. Kemampuan untuk berkorban demi suatu tujuan luhur membuat kita semakin tangguh dan bebas. Demikianlah norma moral yang dalam arti tertentu membatasi orang untuk tidak berbuat seenaknya sendiri, bukannya mengurangi kebebasan seseorang, melainkan menjadi medan perwujudan kongkrit kebebasan manusia. Kebebasan dalam arti kemampuan kita untuk menentukan diri tanpa paksaan dari luar justru menjadi nyata dalam berhadapan dengan pilihan-pilihan yang mempunyai bobot moral. Norma moral selalu mengundang kita untuk mengambil sikap, dan sikap yang kita ambil sebagai jawaban atas undangan tersebut secara hakiki akan menentukan siapa diri kita.

5. Sikap moral otonom

Kalau orang melihat norma moral sebagai medan perwujudan konkret kebebasannya sebagai manusia, maka orang itu sudah memiliki sikap moral otonom. Istilah ‘otonom’ yang berasal dari kata Yunani autos (sendiri) dan nomos (hukum) berarti menentukan hukum sendiri. Orang yang memiliki sikap moral otonom adalah orang yang menyadari bahwa kalau dia menaati apa yang menjadi kewajiban moralnya, ia bukannya secara buta dan terpaksa menaati hukum yang melulu ditentukan dari luar, melainkan menaati hukum yang juga ditetapkan sendiri oleh akalbudinya. Ia menaati hukum yang ia sendiri setujui dan kehendaki. Dengan demikian dalam memenuhi kewajiban moralnya sebagai manusia ia sebenarnya menaati dirinya sendiri. Dengan kata lain dia menaati hukum itu secara bebas, karena menyadari nilai-nilai manusiawi yang mau dijamin oleh hukum-hukum tersebut.

Istilah ‘otonomi moral’ pertama kali dikemukakan oleh filsuf Immanuel Kant, dan ia melawankannya dengan ‘heteronomi moral’. Istilah ‘heteronomi’ yang berasal dari akar kata Yunani heteros (lain) dan nomos (hukum), berarti hukum ditentukan oleh yang lain dari dirinya. Sikap moral heteronom adalah sikap di mana orang melakukan kewajiban moralnya bukan karena ia sadar bahwa kewajiban itu memang pantas dia lakukan, melainkan karena ia merasa terpaksa, misalnya karena merasa takut akan hukuman, takut dicela, takut berdosa, takut kena kutuk Tuhan dsb. Orang yang mempunyai sikap moral heteronom melaksanakan peraturan dan hukum moral tanpa menyadari arti dan nilainya, dan hanya melaksanakannya karena ia merasa takut untuk berlawanan dengan sikap orang-orang lain di sekitarnya. Dengan demikian ia tidak pernah mengambil sikap sendiri.

Heteronomi moral, sebagai penyelewengan sikap moral yang sebenarnya, merupakan sikap yang merendahkan martabat manusia, karena membuat orang tidak pernah menghayati kebebasannya. Ia terus menerus dikungkung oleh rasa takut ini dan takut itu, lalu hanya ikut arus, sehingga hidupnya melulu ditentukan oleh orang lain. Karena dalam dan melalui perbuatannya ia tidak pernah memperkembangkan kemampuannya untuk menentukan diri, maka ia tidak pernah dapat berkembang menjadi manusia yang dewasa atau mandiri. Orang yang tidak pernah berani mengambil sikap sendiri, ia juga tidak pernah akan sampai menemukan jatidirinya. Seperti dengan tegas dinyatakan oleh kaum Eksistensialis, manusia hidup secara otentik atau sungguh-sungguh sesuai dengan eksistensinya sebagai manusia kalau berani menghayati kebebasannya dengan mengambil sikap dan menentukan sendiri hidupnya.

Orang yang mempunyai sikap moral otonom melakukan yang baik dan menghindarkan yang jahat berdasarkan keinsafannya sendiri dan bukan karena dibebankan dari luar. Ia melakukan yang baik bukan hanya kalau dan untuk dilihat orang, melainkan berdasarkan kesadarannya sendiri. Demikian juga ia tidak melakukan yang jahat bukan hanya kalau kebetulan sedang dilihat orang. Dalam masyarakat yang masih bersifat kolektif dan lebih berbudaya malu (shame culture) daripada berbudaya rasa salah (guilt culture), sikap moral otonom perlu lebih diperjuangkan. Alasannya adalah karena dalam masyarakat dengan budaya rasa malu yang kuat, tidak jarang terjadi bahwa orang sedia melakukan hal-hal yang secara moral tidak dapat dibenarkan sekedar untuk menutupi rasa malu.


[1]Herodotus, The Histories, Translated by Aubrey de Selincourt, revised by A. R. Burn, Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books, 1972, pp. 219-220. Untuk informasi ini saya berhutang budi pada James Rachels dengan bukunya The Elements of Moral Philosophy. Philadelphia: Temple University Press, 1986. Bab 2: “The Challenge of Cultural Relativism.” (pp. 12-24).

[2]Ruth Benedict, Patterns of Culture, New York: Mentor Books, 1958, p. 206.

[3]Ibid., p. 257.

[4]Peter Freuchen, Books of the Eskimos, New York: Fawcett, 1961; E. Adamson Hoebel, The Law of Primitive Man, Cambridge: Harvard University Press, 1954. Untuk informasi ini sekali lagi saya berhutang budi pada James Rachel dengan bukunya tersebut di atas.

[5]Dr. Franz Magnis-Suseno, Etika Dasar: Masalah-masalah pokok Filsafat Moral, Yogyakarta: Kanisius, 1987, hlm. 110-11. Bdk. juga Rachels, 1986, 19-22.

[6]Suatu uraian penjelasan yang lebih lengkap tentang macam-macam arti kebebasan dapat dibaca dalam buku Dr. Nico Syukur Dister OFM, Filsafat Kebebasan, Yogyakarta: Kanisius, 1988, hlm. 39-65.

About forumkuliah

Dosen, trainer, writer

Posted on January 23, 2009, in Etika Profesi. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: